Legislator yang Punya Kuasa, Ganjar Semprot Balik Wacana RUU Pemilu Diserahkan ke Pemerintah

JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo blak-blakan menyentil manuver sejumlah elite politik yang berniat menyerahkan draf revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu sepenuhnya ke pihak eksekutif. Ia menilai langkah tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap fungsi utama wakil rakyat di parlemen, Senin (1/6/2027).

Pernyataan keras ini menjadi pukulan telak terhadap gagasan Waketum PAN, Saleh Partaonan Daulay. Sebelumnya, Saleh melempar wacana agar inisiatif aturan main pemilu diambil alih pemerintah demi menghindari tarik ulur kepentingan antar-fraksi sejak awal.

"Saya juga heran kalau ada partai-partai yang kemudian menyerahkan ini kepada pemerintah. Legislator, parlemen itu yang punya kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Jangan dikasihkan ke orang gitu," cecar Ganjar saat ditemui di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Hindari Dominasi Penguasa

Alih-alih mempermudah keadaan, melempar tanggung jawab legislasi ini dinilai PDIP hanya akan menguntungkan satu pihak. Ada ancaman serius terhadap independensi lembaga perwakilan rakyat jika sejak awal arah kebijakan pemilu sudah didikte oleh pihak luar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menjabarkan bahaya laten jika RUU Pemilu diserahkan menjadi inisiatif pemerintah:

• Penguasaan Narasi: Arah dan substansi regulasi akan sepenuhnya dikuasai oleh kepentingan pemerintah sejak draf pertama disusun.
• Kematian Dinamika Politik: Melihat konstelasi peta koalisi yang sangat gemuk di parlemen saat ini, pembahasan draf dari pemerintah diprediksi hanya akan menjadi ajang stempel.
• Redupnya Fungsi Dewan: Parlemen akan kehilangan taringnya sebagai penyeimbang dalam menyusun aturan kompetisi politik yang setara bagi semua partai.

"Begitu serahin pemerintah itu nanti nature-nya akan dikuasai. Dan kalau kita melihat peta yang ada di parlemen, maka pembahasannya pasti akan sangat monoton," urai Ganjar menegaskan posisinya. ***