Nepotisme Almamater Hingga Izin Bodong Warnai Bobroknya Layanan Dokter Spesialis

JAKARTA - Potensi praktik koruptif dan ketidakadilan dalam layanan kesehatan masyarakat menjadi sorotan tajam komisi antirasuah. Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar karut-marutnya tata kelola dokter spesialis di Indonesia, yang sarat dengan lemahnya sistem perizinan hingga ketimpangan distribusi tenaga medis ahli.

Buruknya sistem administrasi dan rapuhnya pengawasan praktik dokter spesialis menjadi temuan paling krusial. Merujuk pada kajian Direktorat Monitoring KPK tahun 2025, sistem yang berjalan saat ini terbukti gagal menjamin kepatuhan aturan serta keabsahan data medis di lapangan.

"Tata kelola SIP dan Sistem Aplikasi Satu Sehat SISDMK tidak andal, ditandai dengan praktik penggantian jadwal praktik dokter spesialis tanpa SIP, pembayaran jasa medis yang tidak langsung kepada dokter yang menjalankan praktik, serta data SISDMK yang tidak andal akibat duplikasi entri, STR tidak tercantum, SIP melebihi ketentuan, dan ketiadaan validasi otomatis," ungkap dokumen kajian Direktorat Monitoring KPK, Minggu (19/4/2026).

Persoalan serius turut menghantam sistem pendidikan dokter spesialis yang dinilai gagap merespons kebutuhan nasional. Berbagai hambatan struktural dan tumpang tindih aturan membuat proses pencetakan tenaga kesehatan ahli menjadi terhambat.

"Terdapat tantangan dalam pembukaan program studi dokter spesialis, meliputi kesulitan pengadaan dosen subspesialis, hambatan dalam program pengampuan akibat biaya tinggi dan ketidakjelasan regulasi, tumpang tindih bidang spesialisasi dan subspesialisasi, serta ketidakcukupan variasi kasus di rumah sakit pendidikan," beber dokumen tersebut.

Ketimpangan penyebaran tenaga spesialis di berbagai daerah Nusantara juga mengemuka. Tenaga medis cenderung menumpuk di pusat kota karena minimnya fasilitas di daerah pelosok, ditambah adanya dominasi jejaring senioritas yang memicu diskriminasi.

"Distribusi dokter spesialis yang buruk karena prakondisi yang tidak terpenuhi, berupa keterbatasan sarana prasarana kesehatan, insentif pendapatan, dan ekosistem sosial di daerah, serta adanya hambatan distribusi dari sejawat senior yang berpotensi menimbulkan diskriminasi berbasis jejaring almamater," urai temuan KPK.

Dari segi pendanaan, KPK mendapati ketidakadilan dalam skema pembiayaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Rumah sakit pendidikan harus memikul beban operasional layanan tanpa ada kontribusi pendanaan yang setimpal dari pihak fakultas kedokteran.

"Kontribusi biaya dari fakultas belum sebanding dengan layanan pendidikan PPDS di rumah sakit pendidikan, dengan variasi kontribusi yang besar dan belum mencerminkan manfaat pendidikan yang diterima," sambung kajian itu.

Menyikapi temuan ini, KPK mendesak penegakan regulasi Surat Izin Praktik (SIP) secara tegas yang terintegrasi secara real-time. Pihak rumah sakit diminta membenahi sistem informasi internal demi memastikan jadwal praktik dan pembayaran jasa medis tidak melenceng. Pengelola aplikasi Satu Sehat SISDMK turut diinstruksikan agar menambahkan fitur validasi otomatis guna mengontrol jumlah SIP aktif serta mengintegrasikan basis data dengan DPM-PTSP maupun Konsil Kedokteran Indonesia.

Di sektor akademik, Kementerian Kesehatan dan Kemendiktisaintek diminta segera merombak tata kelola PPDS agar memprioritaskan pemenuhan dokter di daerah. KPK mendorong skema rekognisi pengalaman dokter spesialis untuk kualifikasi mengajar serta pembuatan regulasi jelas terkait peminjaman konsulen antar kampus.

"Kemenkes bersama Kemendiktisaintek menetapkan regulasi baku mekanisme pengampuan, termasuk skema pembiayaan, batas kuota, dan kontrol mutu, dengan penetapan plafon biaya serta penambahan jumlah institusi pengampu yang memenuhi standar," tulis poin rekomendasi.

Demi mencegah monopoli almamater, proses rekrutmen dokter spesialis diwajibkan menjunjung asas keterbukaan dan kompetensi. Pemerintah daerah juga dituntut ikut andil dalam menyediakan sarana dasar dan insentif guna memikat dokter agar bersedia bertugas di wilayahnya.

"KPK merekomendasikan agar Kemenkes mendorong penyesuaian pembiayaan pendidikan PPDS, untuk memastikan kontribusi pembiayaan lebih seimbang dengan layanan pendidikan yang diberikan rumah sakit pendidikan, melalui peningkatan kerja sama universitas, RS pendidikan, dan pemerintah daerah," tutup rekomendasi tersebut.***