Strategi Antirasuah Bidik Pucuk Pimpinan, Skandal Jalur Kereta Ratusan Miliar Diusut Utuh

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sinyal kuat untuk menyeret mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, ke dalam daftar tersangka skandal korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Penyidik saat ini tengah mematangkan konstruksi perkara yang membentang dari wilayah Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi sebelum menyentuh level pimpinan tertinggi.

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menepis anggapan adanya sikap permisif terhadap eks pejabat negara tersebut.

"Tidak permisif sebetulnya, jadi begini, beliau itu ada pada top management, top manager ya di situ. Sedangkan perkara DJKA ini itu seperti sering saya sampaikan beberapa ruas," urainya, Minggu (1/3/2026).

Lembaga antirasuah sengaja menunggu seluruh proses penyidikan di berbagai daerah rampung agar penindakan hukum terhadap aktor utama tidak terpecah.

"Kita tunggu biar semuanya selesai sehingga yang bersangkutan tidak lagi dituntut atau dipersangkakan berkali-kali gitu," tegasnya.

Pemetaan detail dugaan tindak pidana di masing-masing lokasi dinilai sangat krusial agar penanganan kasus bersifat komprehensif dan taktis.

"Dan kita juga ingin tahu di masing-masing per wilayah ini seperti apa fakta-fakta perbuatannya. Perbuatan yang bersangkutan ini di yang Semarang seperti apa, yang ini seperti apa, jangan sampai nanti hanya berdasarkan satu perkara kemudian kita pukul rata, oh seperti ini," paparnya.

Indikasi keterlibatan Budi Karya sejatinya telah terpampang nyata dalam putusan pengadilan. Merujuk pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA, Harno Trimadi bersaksi menerima instruksi lewat pesan WhatsApp pada 9 April 2023 pukul 19.00 WIB. Ajudan menteri memintanya hadir keesokan hari untuk mendampingi pimpinannya.

Pertemuan pada 10 April 2023 di ruang kerja menteri itu dihadiri oleh Sudewo, anggota Komisi V DPR periode 2019-2024 yang kini menjabat sebagai Bupati Pati dan telah berstatus tersangka. Sudewo secara terang-terangan meminta jatah lelang pekerjaan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, termasuk proyek jalur Jember-Kalisat senilai Rp150-170 miliar dan Balai Perawatan Ngrombo sebesar Rp96 miliar.

"Silakan diskusi berdua, kalau bisa dibantu ya dibantu," ungkap Harno menirukan ucapan Budi Karya sesaat sebelum sang menteri pamit menemui tamu dari Bappenas.

Fakta rekayasa tender atau plotting pekerjaan internal ini kembali ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. Hakim mencatat Budi Karya mengenalkan pihak tertentu untuk difasilitasi dalam proyek dengan pesan khusus.

"Ini nanti ada teman saya, nanti kalau mau ikutan tolong dibantu," bunyi arahan yang dikutip dalam putusan tersebut.

Keterangan persidangan mengungkap bahwa relasi yang dimaksud berhubungan dengan Wahyu Purwanto, adik ipar Presiden ke-7 Joko Widodo. Berkat akses tingkat tinggi tersebut, rekanan itu berhasil mengamankan proyek di Lampegan, Cianjur, serta tercatat memberikan sumbangan Rp100 juta dan menggelar seminar untuk peringatan Hari Perhubungan Nasional.***