Rakyat Kecil Terhimpit Pemangkasan Kuota Pertalite, Ekonomi 2026 Diprediksi Melambat

JAKARTA – Kebijakan pemerintah yang memangkas kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada tahun 2026 dinilai sebagai langkah berisiko tinggi yang dapat melumpuhkan daya beli masyarakat. Pengurangan jatah ini diprediksi akan memicu kelangkaan massal dan menyuburkan praktik mafia bahan bakar di lapangan.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyatakan bahwa momentum pemangkasan ini sangat tidak tepat. Meski pemerintah mengklaim sistem penyaluran sudah diperbaiki, namun pengurangan volume secara signifikan tetap akan memukul ekonomi rakyat bawah.

"Pemangkasan kuota BBM subsidi ini langkah yang tidak tepat untuk saat ini, meskipun sudah ada program penyaluran yang tepat sasaran," ujar Huda, Rabu (28/1/2026).

Tahun ini, pemerintah hanya mengalokasikan kuota BBM subsidi sebesar 29,26 juta kiloliter (kl). Angka ini merosot tajam sebanyak 6,28 persen dibandingkan kuota tahun 2025 yang mencapai 31,23 juta kl. Artinya, terdapat selisih hampir 2 juta kiloliter yang hilang dari peredaran resmi untuk masyarakat.

Huda memperingatkan bahwa celah kekurangan pasokan ini akan memicu kerawanan sosial. Kelangkaan di SPBU diprediksi membuat warga harus berebut, yang kemudian membuka peluang bagi oknum nakal untuk melakukan penyelundupan serta menjual BBM subsidi secara ilegal dengan harga tinggi.

"Pemangkasan ini akan menyebabkan BBM subsidi akan langka, dan rawan rebutan serta penyelundupan. Bahkan ada potensi penjualan BBM bersubsidi secara ilegal," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dampak akhirnya tetap harus ditanggung oleh konsumen. Saat stok di SPBU habis, masyarakat terpaksa membeli di tingkat pengecer dengan harga yang sudah melambung, yang pada gilirannya mengganggu stabilitas konsumsi nasional sepanjang tahun 2026.

"Alhasil, harga yang diperoleh masyarakat bisa jadi lebih tinggi. Konsumsi masyarakat bisa terganggu lagi di tahun 2026 ini," jelasnya mengakhiri analisis.***