Aceh Gandeng PBB, DPR Dorong Komando Pusat Percepat Pemulihan Bencana

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh resmi meminta dukungan internasional untuk mempercepat penanganan pascabanjir dan longsor. Surat permohonan bantuan dikirimkan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), menyusul luasnya wilayah terdampak dan beratnya beban pemulihan yang dihadapi masyarakat.

Langkah ini diambil di tengah upaya penanganan darurat yang masih berlangsung. Hingga kini, tercatat 77 lembaga kemanusiaan dengan 1.960 relawan telah terlibat langsung membantu warga terdampak di berbagai daerah Aceh. Keterlibatan datang dari organisasi lokal, nasional, hingga internasional, dan jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah sesuai kebutuhan lapangan.

Di tengah masifnya bantuan, Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai bencana di Aceh—serta wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat—tidak boleh dipahami sebatas data korban dan kerusakan.

“Bencana ini luar biasa. Ini bukan angka. Ini kemanusiaan. Warga Aceh, juga Sumut dan Sumbar, tak boleh putus harapan bahwa negara hadir,” ujarnya melalui akun X, Senin (15/12/2025).

Mardani menegaskan, kehadiran negara harus tampak nyata melalui kebijakan yang tegas dan terukur. Menurutnya, pemulihan pascabencana membutuhkan komando yang jelas dari pemerintah pusat agar penanganan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi berjalan searah dan efektif. 

“Dengan kebijakan yang jelas, komando yang jelas, program rekonstruksi yang jelas hingga anggaran yang jelas. Kuncinya satu: keputusan politik dari pimpinan tertinggi. Dan kita tidak punya banyak waktu tersisa,” tegasnya.

Ia menilai derasnya arus relawan dan bantuan perlu diimbangi koordinasi kuat agar tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. Tanpa kepemimpinan yang solid, proses pemulihan dikhawatirkan berjalan lambat dan tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Langkah Pemerintah Aceh menggandeng UNDP dan UNICEF diharapkan dapat mempercepat pemulihan, sekaligus memperkuat perlindungan kelompok rentan, terutama anak-anak dan keluarga terdampak. Di tengah krisis, keselamatan warga dan masa depan daerah terdampak menjadi taruhan yang menuntut keputusan cepat dan kepemimpinan yang tegas. ***