Jalur Darat Kolaps, DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Hidupkan Penerbangan Darurat ke Rembele

ACEH TENGAH – Ketika jalan-jalan penghubung di dataran tinggi Gayo runtuh dihantam banjir dan longsor, warga di Bener Meriah dan Aceh Tengah kini menghadapi kondisi terisolasi terpanjang sejak bencana terjadi. Ketiadaan akses transportasi membuat kebutuhan dasar tak lagi bisa dijamin, sementara ribuan keluarga menanti kepastian kapan bantuan dan mobilitas dapat pulih. Dalam kondisi yang kian genting itu, tuntutan agar pemerintah membuka penerbangan darurat ke Bandara Rembele semakin menggema.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Ruslan M. Daud, menyebut situasi masyarakat di pegunungan Gayo kini mendekati titik kritis.

“Warga terpaksa berjalan kaki puluhan kilometer melalui jalur berlumpur dan rawan longsor hanya untuk mendapat kebutuhan pokok,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).

Menurut Ruslan, jalur darat yang luluh lantak menjadikan bencana ini bukan sekadar persoalan alam, tetapi juga "bencana logistik." Setiap keterlambatan dalam membuka jalur alternatif berpotensi memperburuk kondisi ekonomi yang sudah lumpuh total.

Terputusnya akses membuat kendaraan logistik tidak dapat memasuki wilayah Gayo. Distribusi barang berhenti, usaha lokal tidak dapat beroperasi, dan harga kebutuhan pokok mulai bergerak tak terkendali.

“Penerbangan adalah satu-satunya jalur hidup yang tersisa,” tegas Ruslan.

Ia menilai penerbangan harian ke Rembele dapat segera memulihkan mobilitas warga, membuka jalur evakuasi, serta memastikan barang-barang esensial kembali masuk ke daerah terdampak.

Ruslan menjelaskan bahwa desakan ini sudah disampaikan ke pucuk pimpinan partainya, Muhaimin Iskandar, yang kemudian meneruskannya kepada Wakil Ketua MPR RI sekaligus pendiri Lion Group, Rusdi Kirana. Diharapkan Wings Air dapat mengoperasikan pesawat harian ke Rembele dari Medan maupun Banda Aceh. 

“Kalau bisa dua kali sehari. Ini soal nyawa, bukan rutinitas biasa,” ujarnya.

Selain itu, Ruslan mengaku telah berkomunikasi dengan otoritas Bandara Rembele dan Kementerian Perhubungan untuk memastikan izin tidak menjadi hambatan dalam kondisi darurat ini.

“Semua prosedur harus dipercepat. Jangan sampai birokrasi menghalangi akses masyarakat yang sedang terjebak dalam krisis,” tegasnya.

Lonjakan kebutuhan warga dan hancurnya akses transportasi menjadikan kehadiran penerbangan darurat sebagai opsi paling realistis. Di tengah bencana yang terus menghimpit wilayah Aceh Tengah, kecepatan pemerintah dalam menyediakan solusi transportasi menjadi harapan utama masyarakat.

Dengan situasi yang berubah dari hari ke hari, warga kini menggantungkan harapan pada keputusan pemerintah pusat untuk membuka jalur udara sesegera mungkin—sebelum keterlambatan mengubah krisis ini menjadi bencana kemanusiaan yang lebih besar. ***