Polemik Bantuan Beras Korban Banjir Sumatra, Kementan Ungkap Kekeliruan Penulisan

JAKARTA – Polemik bantuan beras untuk korban banjir dan longsor di Sumatra memantik reaksi publik setelah beredar informasi bahwa pemerintah menyalurkan beras seharga Rp60 ribu per kilogram. Isu itu dengan cepat viral dan memicu kritik warganet, hingga Wakil Menteri Pertanian Sudaryono turun langsung memberikan klarifikasi.

Ia menegaskan kabar tersebut tidak sesuai fakta karena bantuan pangan yang dimaksud dihitung per paket lima kilogram, bukan per kilogram.

“Itu ramai di medsos seolah-olah satu kilo Rp60 ribu. Itu salah, typo. Yang benar satu pack lima kilo,” kata Sudaryono saat menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia lingkup Kementan, Rabu (10/12/2025).

Sudaryono menyebut standar bantuan beras pemerintah memang menggunakan kemasan lima kilogram untuk setiap penerima manfaat di wilayah bencana.

“Tidak mungkin kita kasih bantuan satu kilogram. Pastinya satu pack lima kilogram dengan harga Rp60 ribu. Jadi satu kilonya Rp12.500,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa kesalahan terjadi pada penulisan satuan, sedangkan struktur penganggaran dan mekanisme penyaluran tetap mengikuti aturan resmi. Menurutnya, kemasan lima kilogram juga merupakan ukuran terkecil dalam kategori beras kemasan yang umum beredar, sementara ukuran di bawahnya dijual secara curah dan tidak digunakan untuk bantuan pemerintah.

Kementan berharap klarifikasi ini dapat meredakan kebingungan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran bantuan yang sedang berlangsung. Melalui komunikasi yang terbuka, pemerintah ingin memastikan bahwa informasi yang beredar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah kondisi bencana. 

Di sisi lain, pemerintah pusat telah menyalurkan 1.200 ton beras bantuan untuk mempercepat pemulihan kebutuhan warga terdampak banjir dan longsor dengan total nilai mencapai Rp16 miliar.

“Hingga saat ini bantuan terus didistribusikan, dan totalnya akan mencapai 10.000 ton,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch. Arief Cahyono, Senin (8/12). 

Arief juga mengapresiasi masyarakat yang ikut mengawasi proses distribusi, karena keterlibatan publik dinilai penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.

“Pemerintah berterima kasih kepada warganet yang aktif memberikan masukan terkait transparansi data,” katanya.

Dengan klarifikasi resmi tersebut, Kementan berharap tidak ada lagi salah persepsi terkait nilai bantuan beras dan masyarakat dapat memahami skema penyaluran secara menyeluruh. ***