Keuangan Menipis, Pesisir Selatan Dinilai Butuh Bantuan Pusat Segera

PADANG – Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke kawasan terdampak bencana di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Sabtu (6/12/2025), membuka gambaran nyata betapa beratnya beban yang kini ditanggung Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Di tengah kerusakan luas dan wilayah yang masih terisolasi, kemampuan keuangan daerah disebut semakin menipis.

Anggota Komisi VIII, Matindas J Rumambi, menegaskan perlunya penetapan status bencana nasional untuk mempermudah mobilisasi bantuan lintas kementerian dan provinsi. “Kondisi keuangan daerah saat ini agak kesulitan, sehingga penting untuk ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujarnya, Senin (8/12/2025).

Rombongan Komisi VIII memastikan BNPB dan Dinas Sosial telah turun membantu warga di Pesisir Selatan. Namun, menurutnya, skala bencana membuat penanganan tidak lagi memadai jika hanya mengandalkan fiskal daerah. Banyak kebutuhan mendesak yang belum terjawab karena keterbatasan anggaran dan akses.

“Kami ingin memastikan bahwa mitra kerja kami telah turun langsung ke lapangan. Tapi kebutuhan daerah jauh lebih besar dari kapasitas saat ini,” katanya.

Salah satu yang paling mendesak adalah pembangunan jembatan sementara untuk menghubungkan wilayah yang terputus. Kerusakan jalan membuat jalur darat tidak dapat diandalkan. Untuk sejumlah daerah, bantuan makanan dan kebutuhan penting harus dikirim menggunakan helikopter.

“Kami sudah lihat bahwa recovery jalan sedang dilakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa cepat teratasi,” jelasnya.

Matindas menilai, besarnya kerusakan serta keterbatasan akses menjadi alasan kuat mengapa dukungan nasional diperlukan. Ia menyebut Aceh, Sumatera Utara, hingga Kota Padang sebagai wilayah yang dapat bersama-sama mendorong penetapan status bencana nasional demi percepatan penanganan. ***