Aktivis Soroti Deforestasi di Balik Banjir Sumatera, Pemerintah Diminta Berani Usut Tuntas
![]() |
| Anggota tim SAR melakukan pencarian korban tanah longsor di Perumahan Matauli, Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sabtu (6/12/2025). |
JAKARTA – Kritik terhadap penanganan pemerintah dalam bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus mengemuka. Di tengah distribusi logistik yang digencarkan, berbagai kalangan menilai upaya tersebut belum menyasar akar persoalan yang memicu kerusakan besar di tiga provinsi tersebut.
Juru Kampanye Pantau Gambut, Putra Saptian, menyampaikan kegelisahan itu, Sabtu (6/12/2025). Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah lebih tegas dan sistematis untuk mengungkap penyebab bencana, bukan hanya mengandalkan distribusi bantuan materiil.
"Investigasi penting dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya bencana. Bukan sekadar memfokuskan diri pada pemberian bantuan logistik," ungkapnya.
Putra menegaskan, dugaan deforestasi di wilayah hulu mesti ditelusuri secara serius. Menurutnya, apabila aktivitas ekstraktif terbukti mengubah fungsi ekologis kawasan hutan, pemerintah tidak boleh ragu mengambil tindakan tegas.
"Kalau memang pemicunya adalah deforestasi, Kementerian Kehutanan atau Kementerian ESDM harus melakukan evaluasi. Bila perlu, aktivitasnya ditutup," sambungnya.
Dorongan investigasi juga datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, sebelumnya menyoroti tumpukan kayu gelondongan yang hanyut terbawa arus banjir. Ia mendorong pembentukan tim khusus untuk melacak asal-usul material tersebut.
"Ya saya rasa itu perlu ya," tuturnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Walau demikian, Alex mengingatkan bahwa penyelamatan warga tetap menjadi prioritas saat masa tanggap darurat berlangsung. Menurutnya, pendalaman persoalan dapat dilakukan setelah kebutuhan mendesak masyarakat terpenuhi.
"Kita selesaikan dulu masa tanggap darurat ini. Hal lainnya perlu pendalaman agar bencana tidak terulang lagi," jelasnya.
Kementerian Kehutanan pun mulai bergerak. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menjelaskan telah dibentuk tim investigasi bersama Polri sebagai tindak lanjut kerja sama kedua lembaga. Tim tersebut ditugasi menelusuri jejak kayu gelondongan yang menyebar di sejumlah sungai terdampak.
"Satgas PKH akan bergerak untuk menemukan asal-usul kayu tersebut," ucapnya.
Pemantauan dengan drone dilakukan untuk menelusuri aliran sungai, sementara aplikasi Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) digunakan untuk membaca karakteristik kayu, termasuk kemungkinan adanya campur tangan manusia dalam proses penebangan. ***
| Editor | : | M Rafdinal Adrianto |
| Sumber | : | inilah.com |
| Kategori | : | Warga Bertuah, Pasar & Niaga, Balai Kota, Parlemen |











