Polemik Bandara IMIP Kian Panas, Kritik Mengarah ke Era Jokowi Meski PSI Pasang Badan

JAKARTA – Polemik Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) terus melebar dan menyeret wajah politik nasional. Direktur Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai mustahil melepas isu bandara tersebut dari masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia menyebut sentimen negatif tetap akan menghantam kelompok politik yang selama ini diasosiasikan dengan Jokowi.

“Bandara itu dibangun dan bebas beroperasi ketika Jokowi berkuasa. Tsunami sentimen negatif pasti bergerak ke arah Geng Solo dan PSI,” ujar Iwan, Jumat (28/11/2025).

Meski Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan bahwa bandara yang diresmikan Jokowi adalah Bandara Morowali milik negara, bukan Bandara IMIP, gelombang narasi publik sulit dibendung. PSI menilai ada pihak yang sengaja memelintir fakta untuk menghubungkan Jokowi dengan aktivitas bandara milik perusahaan. 

Isu tak berhenti di sana. Mencuat pula dugaan keterlibatan tokoh militer purnawirawan dalam struktur Bintang Delapan Group—kelompok usaha yang memiliki afiliasi dengan IMIP. Dalam unggahan akun Instagram @komunitaswargawaras, nama Letjen TNI (Purn) Sintong Panjaitan dan Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji disebut menduduki posisi presiden komisaris di perusahaan tersebut.

“Kehadiran militer terlihat jelas dalam manajemen Bintang Delapan Group,” demikian narasi unggahan itu.

Unggahan yang sama menyoroti dominasi kepemilikan saham IMIP oleh Tsingshan Group, raksasa baja asal Tiongkok. Perusahaan Indonesia hanya memegang porsi minoritas melalui entitas seperti Bintang Delapan Investama dan PT Sulawesi Mining Investment. Sejak 2018, IMIP bahkan menguasai sekitar 50 persen produksi nikel nasional, menyalip dominasi PT Vale Indonesia yang kini berada di angka 22 persen.

Polemik makin melebar setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan mendadak ke Bandara IMIP pada 19 November 2025. Ia mengaku terkejut karena bandara tersebut beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara. Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang mendampingi kunjungan itu menyebut tidak ada aparat keamanan, imigrasi maupun bea cukai di bandara tersebut.

Operasional Bandara IMIP langsung memicu sorotan mengingat lokasinya berada di pusat kawasan industri nikel terbesar di Indonesia, yang dikelola perusahaan-perusahaan dalam negeri dan Tiongkok.

PSI kembali menegaskan bahwa Jokowi tidak terkait dengan operasional bandara tersebut.

“Pak Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara IMIP. Yang beliau resmikan adalah Bandara Morowali atau Bandara Bungku,” ujar Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, Rabu (26/11/2025).

Andy meminta publik lebih berhati-hati menerima informasi dan memastikan setiap kabar telah diverifikasi.

“Di tengah banjir informasi, selalu ada hoaks yang menyelinap. Pastikan cek ulang sebelum mempercayai,” jelasnya.

Terlepas dari klarifikasi tersebut, polemik Bandara IMIP masih terus bergulir dan menjadi perbincangan nasional dengan arah sorotan yang semakin melebar. ***