Aceh dalam Krisis, PMI Ingatkan Pemerintah: Jangan Biarkan Bencana Tertutup Isu Bandara IMIP

JAKARTA – Banjir besar yang melanda Aceh sejak awal pekan menciptakan situasi darurat yang belum menunjukkan tanda-tanda pulih. Di tengah kelumpuhan komunikasi dan listrik yang padam hampir di seluruh provinsi, Palang Merah Indonesia mendesak pemerintah pusat turun tangan secara luar biasa.

Ketua Bidang Organisasi PMI, Sudirman Said, mengatakan kebutuhan paling mendesak saat ini adalah pemulihan jaringan komunikasi darurat, penyediaan energi cadangan, dan pengiriman logistik melalui jalur udara mengingat akses darat terputus total.

“Polsek, Koramil, dan Puskesmas tidak punya radio yang hidup. Aparat di lapangan benar-benar lumpuh karena tidak bisa berkomunikasi,” ungkapnya saat meninjau langsung daerah terdampak, Jumat (28/11/2025).

Ia menilai minimnya komunikasi sangat memperburuk proses penanganan. Tanpa sinyal telepon maupun internet, laporan dari daerah isolasi tak bisa diterima, sementara kebutuhan warga meningkat setiap jam.

Seruan serupa datang dari analis komunikasi politik Hendri Satrio, atau Hensat, yang menilai pemerintah harus hadir lebih cepat sebelum situasi semakin kritis.

“Pemerintah itu harus cepat tanggap. Jangan terus berkutat pada persoalan ekonomi sementara bencana sebesar ini butuh penanganan segera,” tegasnya.

Hensat juga mengingatkan bahwa kepentingan masyarakat tidak boleh tergeser oleh isu politik yang sedang ramai, termasuk polemik bandara IMIP yang menyedot perhatian publik.

“Permasalahan seperti ini jangan sampai tenggelam oleh isu-isu politis. Masyarakat menunggu kehadiran pemerintah pusat,” ujarnya.

Krisis Aceh masih berlangsung. Pemadaman listrik total, tower seluler tumbang, dan jalur darat terputus membuat ribuan warga bergantung pada langkah cepat yang diambil pemerintah. Seruan PMI dan Hensat memperkuat pesan bahwa keselamatan warga harus ditempatkan di atas segala dinamika politik nasional. ***