Jejak Gelap 250 Ton Beras di Sabang, Kementan Curigai Jalur Ilegal Terorganisir

JAKARTA – Temuan 250 ton beras ilegal di Sabang mengguncang pemerintah. Di tengah upaya Indonesia mengejar target swasembada, masuknya komoditas pangan dalam jumlah besar tanpa izin pusat menyalakan alarm tentang potensi kebocoran jalur distribusi dan dugaan jaringan yang bermain di luar pengawasan resmi.

Laporan mengenai keberadaan beras ilegal itu diterima Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu (23/11/2025) siang.

“Kami terima laporan sekitar jam dua. Ada 250 ton beras masuk Sabang tanpa izin,” ujarnya. 

Langkah cepat pun diambil. Amran langsung menghubungi Kapolda, Kabareskrim, hingga Pangdam untuk memastikan rantai distribusi beras itu terhenti.

“Gudangnya langsung disegel. Tidak boleh ada yang keluar,” tegasnya.

Gudang tersebut diketahui milik PT Multazam Sabang Group. Pemerintah kini menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk kemungkinan adanya jaringan penyelundupan yang lebih besar.

“Kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” kata Amran. 

Di Tengah Larangan Impor, Beras Masih Berhasil Masuk

Menurut Amran, larangan impor telah ditegaskan Presiden karena stok nasional dinilai lebih dari cukup. Itu sebabnya, masuknya beras sebesar 250 ton tanpa izin menimbulkan tanda tanya besar.

“Semua harus patuh pada perintah Presiden,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kasus serupa bisa muncul di lokasi lain. Bahkan sebuah laporan awal menyebutkan kemungkinan beras ilegal masuk ke Batam, meski belum terverifikasi.

“Laporannya ada, sedang kami cek,” katanya.

Ancaman Serius bagi Agenda Swasembada

Amran menyebut insiden ini berpotensi mengganggu rencana besar pemerintah untuk mengumumkan capaian swasembada pada awal Desember. Kehadiran beras ilegal di pasar dikhawatirkan mengacaukan stabilitas harga dan menurunkan kepercayaan terhadap pasokan dalam negeri.

“Jangan sampai agenda swasembada terganggu,” ujar Amran.

Pemerintah kini sedang bekerja menelusuri alur masuk beras tersebut—dari pelabuhan, pengiriman, hingga pihak-pihak yang terlibat di balik layar. Investigasi ini dipandang penting untuk memastikan tidak ada “jalur gelap” yang merusak kebijakan pangan nasional.

Dengan jumlah sebesar 250 ton yang berhasil masuk tanpa sepengetahuan pusat, pemerintah menilai kasus ini bukan insiden kecil, melainkan indikasi masalah yang membutuhkan pembongkaran menyeluruh. ***