Danantara Didesak Transparan, Ekonom Khawatir Pembiayaan Mengandalkan Utang di Tengah Defisit

JAKARTA – Gelombang kritik terhadap model pembiayaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kembali menguat. Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menilai fondasi pendanaan lembaga tersebut belum menjawab persoalan fiskal Indonesia yang terus berada dalam zona defisit.

Dalam pertemuan dengan pimpinan Danantara, yakni Muliaman Hadad, Pandu Sjahrir, Rohan Hafas, dan Reza Yamora Siregar, para ekonom mengungkapkan kegelisahan atas arah pembiayaan yang dinilai tidak mencerminkan karakter sovereign wealth fund pada umumnya. Negara-negara yang membangun SWF umumnya tengah menikmati surplus besar atau memiliki cadangan devisa yang melimpah—kondisi yang tidak dimiliki Indonesia saat ini.

“SWF umumnya dibentuk pada kondisi surplus, hal yang Indonesia tidak hadapi akhir-akhir ini. Sehingga, kebutuhan pendanaan yang besar menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh Danantara akan bergantung pada utang dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi manajemen utang nasional,” tulis AEI dalam pernyataan resminya, Selasa (18/11/2025).

AEI menilai pendanaan Danantara yang semakin ekspansif justru berpotensi memukul ruang investasi domestik. Kekhawatiran itu menguat setelah muncul rencana penyuntikan dana Rp20 triliun untuk peternak ayam pemasok program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dianggap dapat menggeser peluang pembiayaan bagi sektor swasta.

“Muncul kekhawatiran bahwa ekspansi pembiayaan Danantara justru akan menimbulkan crowding-out terhadap sektor swasta, meningkatkan biaya modal, dan mengurangi ruang gerak investasi domestik,” ujar Teuku Riefky.

Selain itu, kebijakan pengalihan dividen BUMN ke Danantara dinilai menekan ruang penerimaan negara yang sebelumnya masuk ke APBN. Para ekonom menilai hal tersebut meningkatkan urgensi penguatan tata kelola pendanaan agar tetap akuntabel.

Sorotan lain yang tak kalah penting adalah potensi konflik kepentingan dan rangkap jabatan dalam struktur Danantara maupun BUMN pendukungnya. AEI menyebut tekanan politik tidak dapat dihindarkan mengingat skala kepentingan yang melingkupinya.

“Tekanan politik terhadap Danantara hampir tak terhindarkan mengingat besarnya kepentingan yang terlibat,” ujar Mervin G. Hamonangan.

Catatan kritis ini mempertegas bahwa Danantara tidak hanya membutuhkan sumber pendanaan yang lebih kokoh, tetapi juga mekanisme tata kelola yang benar-benar mampu menjaga lembaga investasi negara tersebut dari risiko fiskal dan tekanan politik jangka panjang. ***