Dari Menolak Bayar hingga Mengikuti Arah Prabowo, Polemik Utang Whoosh Memanas

JAKARTA – Polemik pembiayaan utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali mencuri perhatian publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang sebelumnya lantang menolak pembayaran utang proyek itu menggunakan APBN, kini menyatakan kesiapannya mengikuti arahan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau saya mending nggak bayar. Cuma kan ada kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lain-lain. Ini belum putus ya, kita akan cenderung membayar jalannya infrastrukturnya,” kata Purbaya saat konferensi pers Lapor Pak Menkeu di Kantor Kemenkeu, Jumat (14/11/2025).

Purbaya mengaku belum mengambil kesimpulan akhir. Ia ingin hadir dalam diskusi teknis dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan pihak terkait agar memahami detail posisi pemerintah.

“Saya belum sampai kesimpulan seperti apa. Makanya kalau nanti mereka diskusi di sana, saya ikut. Saya mau lihat. Jangan sampai saya rugi amat,” ujarnya.

Meski begitu, ia menegaskan proses pembahasan masih berjalan dan keputusan apa pun harus berorientasi pada kepentingan negara.

“Kita lihat yang terbaik buat negara ini,” tambahnya.

Perubahan suara Menkeu ini muncul setelah Presiden Prabowo mengambil sikap tegas terkait masa depan Whoosh. Dalam kunjungannya meresmikan operasional Stasiun Tanah Abang Baru, Presiden menyebut persoalan proyek kereta cepat tidak seburuk yang diberitakan.

“Saya sudah pelajari. Masalahnya tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” ujar Prabowo, Selasa (4/11/2025).

Menurut Presiden, transportasi publik seperti Whoosh tidak seharusnya dinilai semata dari untung rugi finansial. Ia menekankan pentingnya manfaat sosial yang diterima masyarakat.

“Whoosh itu public transport. Jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat untuk rakyat,” tegasnya.

Prabowo juga menyinggung subsidi besar yang selama ini diberikan pemerintah untuk layanan kereta api sebagai bentuk kehadiran negara dalam transportasi publik.

“Pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ini kehadiran negara,” ujarnya.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya tata kelola anggaran yang bersih serta komitmen memberantas kebocoran dan korupsi demi memastikan uang rakyat digunakan untuk pelayanan publik.

“Uang rakyat tidak boleh dicuri. Akan kita kembalikan untuk pelayanan rakyat,” katanya.

Menutup pernyataannya, Prabowo meminta agar isu Whoosh tidak dipolitisasi dan masyarakat tidak terseret pada narasi yang menimbulkan keresahan.

“Jangan kita menari di gendangnya orang. Ada pihak-pihak yang ingin menimbulkan kecemasan rakyat,” ujarnya. ***