MK Perketat Aturan, Polisi Harus Lepas Seragam Jika Ingin Jadi Pejabat Sipil

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menutup celah hukum yang selama ini memungkinkan anggota Polri aktif menduduki jabatan di lembaga sipil. Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (13/11/2025), MK menegaskan bahwa polisi hanya boleh menempati posisi sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari institusinya.

Ketua MK Suhartoyo menyatakan, permohonan uji materi yang diajukan terkait Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dikabulkan seluruhnya.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucapnya di ruang sidang pleno.

Hakim konstitusi Ridwan Mansyur menyoroti adanya frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan undang-undang yang selama ini menjadi dasar pembenaran penempatan polisi aktif di jabatan sipil. Menurut MK, frasa tersebut justru menciptakan distorsi norma.

“Frasa itu memperluas makna pasal dan menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi anggota Polri maupun bagi ASN yang berkarier di lembaga sipil,” kata Ridwan.

Ia menegaskan bahwa frasa “mengundurkan diri atau pensiun” bersifat eksplisit dan sudah cukup sebagai jeda jelas antara ruang kewenangan Polri dan jabatan sipil. Penugasan dari Kapolri tidak dapat menggantikan ketentuan normatif tersebut.

Gugatan ini diajukan oleh Syamsul Jahidin yang menilai praktik penempatan polisi aktif di jabatan sipil telah mengganggu asas netralitas dan kompetisi yang adil. Dalam permohonannya, ia menyinggung sejumlah posisi strategis yang diisi anggota Polri aktif, seperti Kepala BNPT, Kepala BNN, Wakil Kepala BSSN, Sekjen KKP, hingga pimpinan KPK.

Menurut pemohon, praktik itu menyerupai dwifungsi baru di tubuh Polri karena memperluas peran aparat keamanan ke ranah administratif dan birokrasi, serta menyingkirkan profesional sipil dalam pengisian jabatan publik.

MK sejalan dengan pandangan tersebut. Majelis menilai praktik itu berpotensi mereduksi kualitas demokrasi, mengaburkan batas institusional, dan merugikan warga negara yang memiliki kompetensi namun kalah oleh wewenang struktural kepolisian.

Dengan putusan ini, setiap anggota Polri yang ingin menduduki jabatan sipil wajib melepaskan statusnya sebagai anggota aktif, tanpa ada lagi pengecualian. ***