Rieke Diah Soroti Utang Whoosh sebagai Alarm Reformasi Transportasi Nasional
![]() |
| Kereta cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. (foto: antara/abdan syakura). |
Menurut Rieke, langkah penyelamatan utang yang kini dibahas pemerintah dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sistem perkeretaapian nasional serta memperbaiki manajemen investasi di sektor BUMN.
“Penyelesaian utang Whoosh tidak boleh berhenti di penyelamatan proyek. Ini harus jadi momen pembenahan menyeluruh terhadap sistem transportasi berbasis rel di Indonesia,” ujar Rieke, Minggu (9/11/2025).
Ia menilai bahwa perdebatan publik yang terus mempermasalahkan proyek tersebut dengan label negatif seperti "proyek gagal" atau "proyek busuk" justru tidak membantu. "Perdebatan itu tidak menyelesaikan apa-apa. Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah strategis agar proyek ini memberi manfaat bagi rakyat dan memperkuat sistem transportasi nasional," tegasnya.
Proyek Whoosh sendiri dibangun dengan skema konsorsium antara China Railway dan empat BUMN besar, yaitu PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya (WIKA) Tbk, PT Jasa Marga Tbk, serta PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Namun, beberapa di antaranya kini tengah menghadapi persoalan keuangan serius.
“WIKA dan PTPN sedang menjalani restrukturisasi. Tidak mungkin mereka kembali dibebankan bunga utang Whoosh yang pada 2028 nanti berubah menjadi beban pokok. Jasa Marga pun masih menunggu keputusan pemerintah terkait kontribusinya,” paparnya.
Rieke mendorong pemerintah segera menetapkan skema penyelesaian utang yang berkeadilan, baik melalui restrukturisasi maupun renegosiasi. Namun ia menekankan, orientasinya tidak boleh sebatas menghindari gagal bayar, tetapi harus menjadi dasar memperkuat sistem perkeretaapian nasional sebagai sarana mobilitas rakyat dan pendorong ekonomi daerah.
“Restrukturisasi atau renegosiasi penting, tapi semangatnya bukan hanya menyelamatkan Whoosh. Yang harus diselamatkan adalah arah pembangunan transportasi publik agar tidak terus terjebak dalam pola bisnis yang berat sebelah,” ujarnya.
Rieke juga mengingatkan bahwa total utang proyek yang kini mencapai sekitar Rp116 hingga Rp118 triliun harus ditangani dengan perhitungan matang agar tidak menambah tekanan fiskal maupun mengorbankan BUMN lain yang sedang restrukturisasi. ***
| Editor | : | M Rafdinal Adrianto |
| Sumber | : | Inilah.com |
| Kategori | : | Kabar Bertuah, Kampus, Cendekia, Balai Kota, Parlemen |










