Loyalitas Keluarga Jadi Tameng, KPK Bongkar Skandal Korupsi Bupati Ponorogo

JAKARTA – Ikatan keluarga yang seharusnya menjadi ruang kepercayaan berubah menjadi tameng korupsi. Itulah yang terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Dalam kasus ini, adik dan iparnya disebut ikut membantu menerima uang suap dari proyek di lingkungan pemerintah kabupaten.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut Sugiri sengaja tidak mau menerima uang secara langsung. "Dia tidak mau langsung terima. Jadi uang itu diserahkan lewat saudara dan ajudannya," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).

KPK menemukan dua jalur penerimaan uang yang melibatkan keluarga dekat bupati. Uang senilai Rp500 juta diterima melalui iparnya, Ninik (NNK), sementara dana Rp1,4 miliar dari proyek RSUD Harjono Ponorogo disalurkan melalui adiknya, Ely Widodo (EPW).

“Skemanya dibuat berlapis agar sulit dilacak. Tapi dari hasil penelusuran, semua tetap bermuara pada bupati,” ungkap Asep.

Kasus ini bermula dari kekhawatiran Direktur RSUD Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma, yang mendapat informasi akan diganti dari jabatannya. Ia kemudian berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah, Agus Pramono, dan menyiapkan sejumlah uang agar posisinya tetap aman.

Sejak Februari 2025, aliran uang mulai bergerak. Uang pertama senilai Rp400 juta diserahkan melalui ajudan bupati. Kemudian dalam periode April–Agustus 2025, Yunus memberikan tambahan Rp325 juta kepada Agus. Uang berikutnya, sebesar Rp500 juta, diserahkan lewat ipar bupati pada awal November.

Operasi tangkap tangan KPK pada Jumat (7/11/2025) menjadi puncak dari penyelidikan itu. Total 13 orang diamankan, termasuk Bupati Sugiri, Sekda Agus, Direktur RSUD Harjono Yunus, dan kontraktor Sucipto. Dari hasil pemeriksaan, keempatnya ditetapkan sebagai tersangka.

Selain suap jabatan, KPK juga menemukan gratifikasi lain yang diterima Sugiri dari berbagai pihak. Dalam rentang 2023 hingga 2025, ia menerima Rp225 juta dari Yunus dan Rp75 juta dari seorang pengusaha bernama Eko.

Bagi publik Ponorogo, kasus ini menjadi tamparan keras. Di balik citra pemimpin yang merakyat, ternyata ada praktik penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan keluarga sendiri. “Ketika keluarga dijadikan perisai, korupsi tidak hanya merusak sistem, tapi juga nilai kepercayaan,” ujar seorang aktivis antikorupsi di Ponorogo.

KPK kini terus menelusuri jejak uang dan peran masing-masing pihak yang terlibat. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kejahatan korupsi kerap bersembunyi di balik hubungan yang paling dekat — keluarga. ***