Mahfud MD Desak KPK Tak Pasif Soal Kasus Whoosh, Tegaskan Siap Diperiksa tapi Tak Akan Lapor

JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan kesiapannya untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan mark up proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Namun, ia menolak permintaan agar dirinya membuat laporan resmi ke KPK karena menilai lembaga antirasuah itu sudah mengetahui persoalan tersebut sejak lama.

“Kalau KPK mau panggil, saya datang. Tapi kalau disuruh lapor, buat apa? Itu buang-buang waktu,” ujar Mahfud saat ditemui di Sasono Hinggil Dwi Abad, Keraton Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).

Menurut Mahfud, tidak ada kewajiban hukum bagi seseorang untuk melapor apabila dugaan tindak pidana sudah menjadi pengetahuan publik. Ia bahkan menilai KPK keliru jika menunggu laporan sebelum memulai penyelidikan. “Kalau ada dugaan korupsi, seharusnya aparat langsung bergerak. Tidak usah tunggu laporan. Itu prinsip hukum pidana yang paling dasar,” tegasnya.

Mahfud mengaku hanya menyoroti isu mark up proyek Whoosh yang sudah lebih dulu ramai dibicarakan publik. Dalam pandangannya, KPK sudah seharusnya memanggil pihak-pihak yang pertama kali mengungkap dugaan tersebut. “Yang pertama bicara bukan saya. Banyak orang sudah bahas dan bahkan punya data. KPK tinggal tindak lanjuti saja, bukan malah minta saya lapor,” katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan lembaganya akan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi proyek kereta cepat. Namun, ia juga meminta Mahfud melaporkan temuannya secara resmi agar proses penyelidikan bisa berjalan. Permintaan itu kemudian dijawab Mahfud lewat unggahan di akun X pribadinya, @mohmahfudmd, yang menyebut langkah KPK tersebut tidak tepat secara prosedural.

“Kalau sudah ada informasi publik tentang dugaan korupsi, aparat tinggal menyelidiki. Tidak perlu minta laporan lagi. Kalau menunggu laporan, nanti semua jadi lambat,” tulisnya.

Mahfud bahkan menilai, permintaan laporan tersebut menunjukkan kurangnya inisiatif lembaga antikorupsi dalam menindaklanjuti kasus besar yang menyangkut kepentingan publik. Ia menegaskan, tanggung jawab KPK bukan sekadar menunggu aduan, tapi aktif menelusuri setiap indikasi korupsi yang muncul di ruang publik. “KPK itu punya wewenang besar. Jangan pasif,” ujarnya.

Dalam video di kanal YouTube Mahfud MD Official yang diunggah pada 14 Oktober 2025, Mahfud membeberkan dugaan adanya penggelembungan biaya proyek Whoosh. Ia menyebut, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di Tiongkok hanya 17–18 juta dolar AS. “Naik tiga kali lipat. Itu bukan selisih kecil. Pertanyaannya, siapa yang menaikkan dan uangnya ke mana?” kata Mahfud dalam video tersebut.

Mahfud menegaskan bahwa pernyataannya bukan bentuk tuduhan, melainkan dorongan agar KPK lebih berani membuka tabir dugaan penyimpangan anggaran besar di proyek strategis nasional. “Saya tidak akan lapor karena bukan itu tugas saya. Tapi kalau dipanggil untuk memberi keterangan, saya siap. Sekarang tinggal KPK, mau berani atau tidak menelusuri,” pungkasnya. ***