Ferry Latuhihin Kritik Kebijakan Ekonomi, Tegaskan Publik Perlu Kejujuran Bukan Narasi Optimistis

JAKARTA – Kritik keras datang dari ekonom Profesor Ferry Latuhihin terhadap pernyataan pemerintah yang mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen. Menurutnya, pernyataan itu tidak memiliki dasar kuat karena fakta dan data ekonomi nasional justru menunjukkan arah sebaliknya.

Dalam podcast Indonesia Economist Club di kanal YouTube Awalil Rizky bertajuk “Beranikah Purbaya?”, Ferry menilai klaim pertumbuhan tinggi tersebut hanya sebatas narasi politik, bukan analisis ekonomi yang objektif. “Kita tidak bisa terus hidup dalam optimisme palsu. Kalau data tidak mendukung, jangan terus bilang ekonomi bisa tumbuh 8 persen. Itu hanya membuat masyarakat bingung dan kehilangan kepercayaan,” ujarnya, Minggu (26/10/2025).

Ia menegaskan bahwa situasi fiskal pemerintah saat ini jauh dari ruang aman. Sekitar seperempat APBN, kata Ferry, habis untuk membayar utang. Kondisi itu membuat pemerintah kehilangan kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan stimulus. “Kalau 25 persen APBN terserap untuk bayar utang, otomatis tidak ada ruang gerak untuk kebijakan produktif,” katanya.

Ferry juga mengungkap bahwa daya beli masyarakat terus melemah, tercermin dari turunnya indeks kepercayaan konsumen yang kini berada di posisi terendah dalam beberapa tahun terakhir. “Dari sisi konsumsi saja sudah kelihatan, masyarakat mulai menahan belanja. Jadi, kalau pemerintah bilang konsumsi naik 5,68 persen, mana buktinya? Itu hanya cerita sepihak,” tegasnya.

Selain konsumsi, ia menilai sektor investasi pun belum menunjukkan perbaikan. Menurut Ferry, investor masih menunggu kepastian arah kebijakan ekonomi yang jelas di tengah ketidakpastian global. “Yang jadi pertanyaan kita para ekonom: apa langkah nyata pemerintah untuk menahan perlambatan ini? Jangan hanya berpegang pada angka proyeksi, tapi tidak punya strategi konkret,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Ferry juga menyinggung rencana program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai belum realistis. Ia mempertanyakan kemampuan anggaran negara dalam menanggung beban program sebesar itu. “Budget kita terbatas. Dari mana Rp328 triliun untuk memberi makan 82 juta anak sekolah? Kalau mau jalan, harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan kesiapan infrastruktur,” jelasnya.

Ferry menilai pemerintah seharusnya berani menghadapi kenyataan ekonomi apa adanya, bukan terus menutupi persoalan dengan janji pertumbuhan tinggi. “Kita harus kembali ke realitas. Ekonomi itu bukan soal narasi politik, tapi soal angka dan kebijakan nyata. Masyarakat butuh kejujuran, bukan mimpi,” pungkasnya. ***