Operasi Senyap Kementerian Keuangan, Purbaya Siap Gempur Mafia Perdagangan

JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmennya menumpas mafia perdagangan yang selama ini merugikan negara. Ia menyebut akan ada operasi besar-besaran untuk menindak praktik penyelundupan dan under invoicing yang melibatkan sejumlah pihak berpengaruh di Indonesia.

Dalam pernyataannya di Hotel JS Luwansa, Kamis (16/10/2025), Purbaya mengatakan pemerintah tidak akan ragu menindak siapa pun yang terlibat, termasuk mereka yang memiliki perlindungan dari kalangan elit. “Yang suka main selundup, saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya enggak peduli di belakangnya siapa,” ucapnya tegas.

Purbaya menyebut penyelundupan paling banyak terjadi di sektor rokok, tekstil, dan baja. Ketiganya menjadi target awal pemberantasan. “Saya mulai dari rokok, lanjut ke tekstil, lalu baja. Semua akan saya bersihkan satu-satu,” katanya.

Ia menjelaskan praktik under invoicing dilakukan dengan memanipulasi nilai barang agar pajak dan bea masuk yang dibayar menjadi lebih kecil dari seharusnya. Modus ini, katanya, telah berlangsung lama dan menjadi sumber kebocoran penerimaan negara.

Namun Purbaya menegaskan bahwa penyelundupan tidak selalu melibatkan pegawai Bea dan Cukai. “Ada juga yang dilindungi orang kuat. Orang Bea Cukai bilang, ‘kami enggak bisa apa-apa, ada bekingan gede’. Nah, sekarang sudah enggak bisa lagi seperti itu,” ujarnya.

Dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan memastikan penegakan hukum akan berjalan tegas. “Dirjen Bea Cukai saya bintang tiga. Kalau ada bintang empat yang ikut main, kita lapor langsung ke Presiden,” tutur Purbaya.

Menurutnya, pembenahan tata niaga ekspor-impor ini menjadi bagian penting untuk memperbaiki fondasi ekonomi nasional. “Kalau kebocoran kita bisa tekan, ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Tahun depan bisa mendekati enam persen,” ungkapnya. 

Selain penindakan, Purbaya menyoroti lemahnya sistem pengawasan data perdagangan di Lembaga National Single Window (LNSW) yang belum sepenuhnya terintegrasi. Ia mengaku sistem tersebut belum bisa memantau arus barang secara akurat. 

“Harusnya LNSW itu bisa seperti intelijen IT di Kementerian Keuangan. Saya mau tahu barang apa yang masuk dan keluar, tapi sekarang datanya belum lengkap. Itu yang akan saya perbaiki,” jelasnya.

Purbaya memastikan pihaknya sudah mengantongi nama-nama pemain besar yang bermain dalam penyelundupan dan under invoicing. “Sudah ada nama-namanya, tinggal pilih siapa yang kita proses dulu,” katanya.

Ia berharap langkah ini tidak hanya menekan praktik mafia impor, tapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi nasional. “Sekarang waktunya bersih-bersih. Tidak ada yang kebal dari hukum,” tegasnya. ***