Operasi Pasar Digencarkan, 1,3 Juta Ton Beras Disiapkan Hingga Desember

JAKARTA – Pemerintah pusat bergerak cepat menghadapi lonjakan harga beras yang kini melanda 214 kabupaten/kota. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh pemerintah daerah ikut aktif menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog agar gejolak harga segera mereda.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemda harus menjadi ujung tombak dalam memastikan distribusi beras sampai ke masyarakat.

"Waktunya kita memanfaatkan cadangan beras pemerintah untuk intervensi di 214 daerah," ujarnya dalam rapat koordinasi virtual, Kamis (4/9/2025).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 September 2025 menunjukkan beras masih menjadi komoditas utama penyumbang inflasi. Hanya dalam satu minggu, jumlah daerah dengan kenaikan harga meningkat dari 200 menjadi 214 wilayah. 

Tito menyebut koordinasi pemda dengan Bulog sangat penting agar beras SPHP tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Ia juga menegaskan akan memantau langsung pelaksanaan distribusi di daerah.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meyakini operasi pasar akan memberikan dampak signifikan.

"Kalau langkah ini berjalan konsisten sampai Desember, tren harga akan turun," katanya. 

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan pihaknya menyiapkan 1,3 juta ton beras SPHP untuk disalurkan hingga akhir tahun. Seluruh jaringan gudang Bulog diminta siaga melayani permintaan dari daerah hingga ke tingkat kecamatan.

"Kami mengawal penuh distribusi agar tidak ada wilayah yang terlewat," jelasnya.

Rapat koordinasi tersebut juga diikuti Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, serta pemerintah daerah dari 214 kabupaten/kota yang menghadapi lonjakan harga beras. ***