Usai Rapat Darurat di Hambalang, DPR Pastikan Bahas Tambang Ilegal dengan Kapolda

JAKARTA – Komisi Hukum DPR RI menegaskan akan memanggil sejumlah Kapolda serta pejabat kementerian terkait untuk membahas maraknya tambang ilegal. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas sorotan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung langsung praktik tersebut dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025).

Ketua Komisi Hukum DPR, Habiburokhman, menyatakan pemanggilan dilakukan usai pihaknya menyelesaikan kunjungan kerja ke tiga daerah.

“Setelah kunker ke tiga daerah kami akan mengundang mereka,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Kamis (21/8/2025).

Menurutnya, tambang ilegal menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah. Angka tersebut dinilai menghambat pelaksanaan program-program prioritas Presiden Prabowo yang membutuhkan biaya besar, seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga pembangunan food estate.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar rapat darurat di kediamannya di Hambalang, Sentul, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025). Pertemuan berlangsung lebih dari empat jam dan membahas penertiban tambang ilegal serta kawasan hutan. Hadir dalam rapat tersebut Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, serta sejumlah menteri.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyebut Presiden meminta laporan terbaru terkait langkah penertiban tambang ilegal. Melalui unggahan di Instagram resmi @sekretariat.kabinet, ia membagikan foto menteri yang hadir, di antaranya Mendagri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menlu Sugiono, dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo juga menegaskan tidak akan segan menindak tegas para jenderal TNI maupun Polri, termasuk purnawirawan, yang terbukti menjadi beking pengusaha tambang ilegal.

“Saya beri peringatan, baik jenderal dari TNI atau polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya. ***