Pembersihan Data Bansos Dimulai, Dari Pemain Judol hingga Pegawai BUMN Dicoret

JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mulai melakukan pembersihan besar-besaran terhadap data penerima bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan ribuan penerima dari kalangan ekonomi menengah hingga atas, bahkan terindikasi bermain judi online.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengatakan dari data sembilan juta lebih pemain judi online yang dianalisis PPATK, sekitar 600 ribu di antaranya tercatat sebagai penerima bansos. “Sebanyak 228 ribu lebih sudah kami coret. Sisanya sekitar 375 ribu nama masih kami telusuri,” ujarnya, Sabtu (9/8/2025).

Temuan PPATK juga memperlihatkan sejumlah penerima bansos berstatus pegawai BUMN, dokter, eksekutif, bahkan anggota legislatif daerah. Ada pula penerima dengan saldo tabungan di atas Rp50 juta. “Jika tidak sesuai kriteria, akan kami keluarkan dari daftar penerima,” tegas Saifullah.

Pembersihan data ini dilakukan sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Perbaikan Data Penerima Bansos, yang menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator pemutakhiran data nasional.

Menurut data PPATK, selama semester pertama 2025, terdapat 132.557 penerima bansos melakukan transaksi judi online dengan nilai total Rp542,5 miliar. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak, disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Saifullah mengajak masyarakat ikut mengawasi penyaluran bansos melalui aplikasi Cek Bansos. “Kalau ada data yang tidak sesuai, silakan laporkan dengan bukti yang lengkap. Kita ingin bantuan ini tepat sasaran,” ucapnya. ***