Geger Munas BEM SI di Padang, Dua Kampus Ternama Nyatakan Cabut Dukungan
![]() |
| Peserta aksi membuat grafiti saat mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan melakukan unjuk rasa tuntut cabut UU TNI di depan DPRD Provinsi Jawa Barat di Bandung, 30 Juni 2025. (tempo/prima mulia) |
JAKARTA – Dua kampus besar, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Diponegoro, menyatakan mundur dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) usai Musyawarah Nasional XVIII yang digelar di Padang, Sumatera Barat, dinilai sarat kepentingan politik.
Agenda musyawarah yang berlangsung di Universitas Dharma Andalas sejak 17 Juli 2025 itu memicu polemik akibat hadirnya sejumlah pejabat, politikus, dan aparat keamanan. Para tamu tersebut antara lain Ketua Umum Partai Perindo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kapolda Sumbar, hingga BIN Daerah Sumbar.
Situasi makin memanas ketika forum pemilihan kepengurusan baru berlangsung ricuh hingga menimbulkan korban luka dari kalangan mahasiswa.
Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto, menyebut forum musyawarah mestinya menjadi ruang strategis perumusan arah gerakan mahasiswa. Namun ia melihat forum itu justru sarat manuver politik dan intervensi kekuasaan. “Kehadiran elit politik dan aparat mencederai independensi gerakan mahasiswa,” ujarnya, Sabtu (19/7/2025).
Tiyo mengatakan keputusan keluar dari BEM SI merupakan bentuk tanggung jawab menjaga kemandirian gerakan mahasiswa. “Kami tidak bisa melanjutkan langkah bersama aliansi yang mulai kehilangan arah perjuangan,” tegasnya.
Sehari berselang, BEM Universitas Diponegoro mengambil sikap serupa. Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq, menyayangkan kehadiran karangan bunga dari BIN Daerah Sumbar dalam acara tersebut, terlebih di tengah situasi represif terhadap aksi mahasiswa di berbagai daerah. “Tak pantas. Seharusnya bahas solidaritas gerakan, bukan seremonial,” ungkapnya, Ahad (20/7/2025).
Setelah bermusyawarah bersama BEM se-Undip, mereka menyatakan secara kolektif tak lagi menjadi bagian dari BEM SI. “Kami menolak menjadi bagian dari kemunduran dan perpecahan,” kata Ariq.
Ketua BEM Universitas Dharma Andalas, Rifaldi, membantah acara tersebut sarat kepentingan politik. Menurutnya, kehadiran pejabat Forkopimda Sumbar merupakan syarat protokoler karena peserta menginap di Asrama Haji. “Itu tak mengganggu independensi kami dalam mengkritik kekuasaan,” jelasnya.
Ia juga mengklarifikasi soal kiriman bunga dari BIN yang disebut datang tiba-tiba. “Langsung kami turunkan karena sebelumnya tidak diberitahu,” ucapnya.
Menanggapi keluarnya dua kampus besar itu, Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menyatakan menghormati keputusan tersebut. “Kami tidak bisa memaksa siapa pun, dan setiap organisasi pasti punya arah strategis masing-masing,” katanya, Senin (21/7/2025).
Muzammil mengakui mundurnya UGM dan Undip menjadi bahan refleksi penting untuk membenahi aliansi ke depan. “Kiprah dan kontribusi mereka pernah jadi denyut perjuangan kolektif mahasiswa,” tambahnya. ***
| Editor | : | Muhammad Rafdinal Adrianto |
| Sumber | : | tempo.co |
| Kategori | : | Hukum, Binawidya, Bukit Raya, Kulim, Lima Puluh, Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota, Rumbai, Rumbai Barat, Sail, Rumbai Timur, Senapelan, Sukajadi, Tenayan Raya, Tuah Madani, Pekanbaru, Nusantara, Pekansikawan, Jiran, Nasional, Riau |











