Eksploitasi Alam Demi Rakyat Dinilai Salah, Siapa yang Untung?

JAKARTA - Kritik terhadap pemanfaatan sumber daya alam Indonesia dinilai penuh standar ganda. Negara-negara maju yang pernah melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap alam mereka kini justru paling vokal mengkritik langkah negara berkembang dalam mengelola kekayaan alam demi pembangunan nasional.

Dalam forum geopolitik yang digelar di Jakarta, Selasa (24/6/2025), disampaikan bahwa negara-negara Barat pada dekade 1940-an hingga 1960-an membabat hutan, mengeruk tambang, dan memanfaatkan sumber daya tanpa banyak memperhitungkan dampak lingkungan. Saat itu, pembangunan dianggap prioritas utama demi keluar dari krisis dan kemiskinan.

"Negara-negara tersebut dulunya juga punya utang besar dan SDA melimpah. Mereka keruk habis-habisan untuk jadi maju. Tapi ketika kita memulai langkah serupa, justru mereka yang paling keras menentang," kata seorang pejabat dalam pidatonya di forum bertema Geoeconomic Fragmentation and Energy Security.

Ia mempertanyakan mengapa negara berkembang seperti Indonesia harus selalu tunduk pada tekanan lingkungan global, sementara negara yang lebih dulu maju justru dibiarkan tanpa pengawasan serupa. "Apa karena kita baru mulai membangun dari sumber daya sendiri? Lalu kenapa mereka merasa terganggu?" tambahnya.

Menurutnya, kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah hak setiap negara. Ia menilai intervensi atas nama lingkungan kerap menutupi kepentingan ekonomi negara-negara besar yang tidak ingin kehilangan kendali atas pasar global.

"Negara kita butuh pembangunan, rakyat butuh pekerjaan, dan itu semua bisa dimulai dari SDA yang kita miliki. Jangan ada negara yang merasa lebih tinggi dan mengatur negara lain dalam menentukan jalan menuju kemajuan," tegasnya.

Pernyataan ini muncul di tengah sorotan tajam terhadap proyek pertambangan dan pembukaan lahan di Indonesia. Meski menuai kritik, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan SDA dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan semangat menciptakan nilai tambah untuk masyarakat. ***