Vonis 15 Tahun untuk Kurir Sabu Asal Sumbar, Denda Rp1 Miliar

MEDAN – Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Syaiful Hidayat alias Oppung (55), warga asal Sumatera Barat yang menjadi terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu.

Putusan itu dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Eliyurita dalam sidang pembacaan vonis, Senin (5/5/2025). Selain pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syaiful Hidayat alias Oppung dengan penjara selama 15 tahun dan denda Rp1 miliar. Jika tidak dibayar, diganti dengan enam bulan penjara," tegas Eliyurita.

Hakim menyebut tindakan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan telah meresahkan masyarakat. Namun, terdakwa dinilai kooperatif, mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, dan bersikap sopan selama persidangan.

Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Belawan, Bella Azigna Purnama, yang sebelumnya menuntut 17 tahun penjara dan denda yang sama.

JPU dalam dakwaannya menyebut kasus bermula pada Rabu (20/11/2024), saat Syaiful ditawari oleh seorang bernama Ipul alias Kampret (DPO) untuk mengantarkan sabu ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara. Ia dijanjikan upah Rp15 juta jika berhasil.

Syaiful lalu berangkat dari Sumatera Barat ke Medan dan tiba keesokan harinya. Ia menginap di Hotel Alam Indah II selama hampir satu minggu. Pada Rabu (27/11/2024), Ipul memintanya mengambil sabu seberat 800 gram di depan Mall Ringroad City Walk, Jalan Gagak Hitam, Medan.

Barang tersebut langsung dibawa ke kamar hotel, dan terdakwa bersiap-siap untuk mengantarkan ke Kutacane. Namun rencana itu batal karena jalur ke Berastagi tertutup longsor.

Keesokan harinya, pihak hotel bersama personel Polda Sumut menggerebek kamar terdakwa dan menemukan sabu tersebut. Saat diinterogasi, Syaiful mengaku bahwa ia hanya sebagai kurir dan akan diberi imbalan jika berhasil menyelesaikan tugas.

Majelis hakim memberi waktu tujuh hari kepada terdakwa maupun JPU untuk menyatakan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan banding. (ant)