Ketua DPP PDIP Said Abdullah Ungkap Kriteria Ideal Pengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah mengungkapkan kriteria sosok yang dinilai ideal untuk mengisi kursi Wakil Presiden Republik Indonesia menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Kandidat pendamping Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto tersebut disarankan berasal dari kekuatan politik besar atau pemilik kursi terbanyak di parlemen yang memiliki rekam jejak di pemerintahan.

Pengisian kekosongan jabatan wakil presiden ini berkaitan langsung dengan kelancaran roda pemerintahan nasional serta stabilitas dukungan politik di parlemen. Selain faktor kekuatan partai, kecakapan kandidat menjadi pertimbangan agar mampu membantu tugas kepala negara.

"Sosok itu dari kelompok politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahannya," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto dinilai mengantongi sejumlah alternatif dalam menentukan pengganti Gibran Rakabuming Raka, mulai dari internal koalisi pemerintahan, tokoh di luar koalisi, hingga kalangan nonpolitik seperti profesional, teknokrat, ulama, dan budayawan. Setiap pilihan tersebut memiliki konsekuensi politik tersendiri di dalam pemerintahan.

"Jika Presiden memilih dari internal koalisinya, apalagi dari kader Gerindra sendiri, pastinya presiden tidak akan khawatir terkait risiko-risiko politik, seperti berseberang jalan. Selain kader Gerindra, presiden juga dapat mengajukan tokoh internal yang menjadi lingkar presiden namun bukan bagian dari Gerindra," terangnya.

Sebaliknya, penunjukan figur dari luar koalisi dapat menjadi langkah untuk memperluas persatuan sekaligus memperkuat dukungan politik pemerintah di dalam maupun di luar parlemen. Kalangan profesional dan teknokrat juga dapat menjadi alternatif apabila memiliki kapasitas serta keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.

Kendati demikian, figur dari kelompok politik besar yang berpengalaman di pemerintahan tetap dinilai sebagai opsi yang patut dipertimbangkan. Wakil presiden mendatang diharapkan mampu melengkapi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan membantu memetakan persoalan serta merumuskan solusi untuk menghadapi berbagai tantangan nasional.

"Sang wapres mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional, seperti membantu merumuskan peta masalah strategis, sekaligus memberikan way out buat presiden, baik dalam jangka pendek maupun menengah, namun tetap dalam kredo politik presiden," ucapnya.

Pandangan mengenai kandidat dari Partai Gerindra turut disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan seusai menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para ketua umum partai politik pendukung di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, PAN mendorong agar posisi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka diisi oleh kader Partai Gerindra.

"Kalau kami (PAN) mungkin teman-teman dari Gerindra lah," katanya kepada wartawan.

Meski menyampaikan dorongan tersebut, Zulkifli Hasan memastikan PAN tidak mengajukan nama maupun mendorong kadernya sendiri untuk mengisi posisi wakil presiden. Keputusan mengenai sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi Wakil Presiden terserah presiden. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, gak ada," tuturnya.

Pembahasan mengenai kandidat pengganti Gibran Rakabuming Raka di tingkat Koalisi Indonesia Maju (KIM) hingga kini belum menghasilkan keputusan. Para pimpinan partai koalisi dijadwalkan kembali mendiskusikan sejumlah nama pada pekan depan, setelah Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan agenda di Palu dan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila.

"Presiden kan besok ke Palu, Tanwir Muhammadiyah, saya ikut mendampingi. Terus dari situ presiden ke Manila, ASEAN Summit, ya. Pulang dari itu kita akan diundang lagi satu minggu kemudian untuk mendiskusikan di internal kira-kira yang layak siapa nanti akan diserahkan kepada presiden. Minggu depan, minggu depan," jelasnya.

Mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Melalui mekanisme tersebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua nama kandidat yang dinilai sesuai dengan kebutuhan pemerintahannya.

"Itu artinya sebelum 12 Januari 2027 kita sudah pasti memiliki wakil presiden baru. Sesuai konstitusi di atas, presidenlah yang memegang mandat untuk menentukan calon wakil presiden. Itu artinya, pemilihan wakil presiden nanti dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu," tegas Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah.

Keputusan mengenai sosok yang akan menduduki kursi wakil presiden kini berada sepenuhnya di tangan Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara dinilai paling memahami figur pendamping yang dibutuhkan setelah menjalani dua tahun pemerintahan.

"Namun semua itu berpulang ke presiden. Presidenlah yang paling paham apa yang dibutuhkannya. Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang presiden pimpin, dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan," pungkasnya. ***