Sisa APBN Rp945 Triliun Tersedia hingga Akhir Tahun, Kemenkeu Tegaskan Bukan untuk Dibagi-bagi

JAKARTA - Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp945,2 triliun yang belum terserap. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda) kini didorong untuk segera mempercepat pencairan dana pada dua bulan terakhir 2026. Arahan ini secara spesifik ditujukan untuk mengebut program prioritas yang manfaatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara memberikan penegasan agar upaya percepatan belanja tersebut tetap dikalkulasi secara matang. Ia melarang para pemangku kebijakan sekadar menghamburkan sisa uang negara demi memenuhi target pembukuan tahunan tanpa mengedepankan efisiensi.

“Kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, belanja prioritas agar dituntaskan, dipercepat, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat namun dengan tetap dengan menjaga efisiensi," paparnya dalam konferensi pers APBN Kita secara daring, Jumat (13/11/2026).

"Bukan berarti Rp945 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja,” tegasnya.

Memasuki akhir Oktober 2026, catatan realisasi pengeluaran negara telah menembus angka Rp2.997,2 triliun. Capaian penyerapan ini mengambil porsi 78 persen dari total pagu APBN yang ditetapkan pemerintah sejak awal tahun.

Kinerja anggaran tersebut juga merekam tren pertumbuhan yang positif, yakni sebesar 15,6 persen jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari akumulasi dana yang telah mengalir, realisasi belanja kementerian dan lembaga mengambil bagian sebesar Rp1.239 triliun.

Sementara itu, serapan untuk keran belanja non-kementerian/lembaga tercatat berada di angka Rp1.104,5 triliun. Kedua pos pengeluaran ini menjadi instrumen utama dalam memberikan stimulus pergerakan ekonomi masyarakat, sehingga percepatan serapan diharapkan tidak sekadar menjadi deretan angka administratif yang menumpuk di akhir tahun.

Beralih pada sektor penyaluran anggaran ke berbagai wilayah, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) dilaporkan telah mencapai Rp653,6 triliun. Angka distribusi dana tersebut setara dengan 94,3 persen dari target awal yang semula dipatok pemerintah pusat sebesar Rp693 triliun.

Belakangan, pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian dengan menaikkan alokasi pagu TKD menjadi Rp726,2 triliun. Perubahan postur ini secara otomatis memperlebar ruang penyaluran dana ke seluruh daerah di Indonesia, sekaligus menjadi tugas bagi Pemda untuk segera menuntaskan serapan di sisa waktu.

“Dengan tambahan ini maka keseluruhannya transfer ke daerah pagunya adalah Rp726,2 triliun,” pungkasnya. ***