Puan: PHK Bukan Akhir, Negara Harus Hadir Lindungi Ekonomi Rakyat

JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti serius lonjakan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda Indonesia di awal tahun 2025. Ia menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi rakyat dari dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh badai PHK tersebut.

"Kita harus pastikan bahwa PHK bukan akhir, melainkan awal dari fase baru ekonomi rakyat yang lebih maju dan bermartabat," ujar Puan dalam pernyataan resminya, Senin (5/5/2025).

Puan mendorong pemerintah agar tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek, melainkan mulai mengembangkan model ekonomi kerakyatan berbasis kewirausahaan produktif. Menurutnya, ini penting agar masyarakat tetap memiliki ruang untuk bertahan dan berkembang, apapun bentuk usahanya.

“Negara tidak boleh lepas tangan. Perlu ada formula yang serius dan berkelanjutan untuk memperbaiki ekonomi nasional,” tambah Ketua DPP PDIP tersebut.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melaporkan kepada Komisi IX DPR bahwa jumlah PHK sepanjang Januari hingga 23 April 2025 telah mencapai 24.036 orang. Angka ini merupakan sepertiga dari total PHK sepanjang 2024 yang mencapai 77.965 orang.

Yassierli menyebut lonjakan ini menjadi sinyal peringatan bagi semua pihak. Provinsi dengan jumlah PHK tertinggi adalah Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Riau, dengan sektor terdampak terbesar yakni industri pengolahan, perdagangan, dan jasa.

Puan menegaskan, langkah konkret dari pemerintah sangat dibutuhkan agar dampak PHK tidak semakin meluas dan memberatkan masyarakat bawah. ***