Dugaan Kekerasan Fisik Dua Siswa SD di Pekanbaru Siap Dilaporkan ke Polresta

PEKANBARU – Dugaan tindak kekerasan fisik menimpa dua murid kelas IV sebuah sekolah dasar (SD) swasta di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pihak keluarga korban resmi menunjuk tim kuasa hukum dari Kantor Pengacara Nata Hedy Nyo & Partner untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum setelah kedua anak tersebut dikabarkan mengalami trauma mendalam.

Kuasa hukum korban, Nata Hedy Nyo, menyampaikan rencana pelaporan tersebut saat ditemui di salah satu kafe di Jalan Kulim, Pekanbaru, Sabtu (14/11/2026). Ia memastikan bahwa laporan resmi akan dilayangkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru pada Senin (16/11/2026).

Peristiwa tersebut diduga terjadi di lingkungan sekolah pada Kamis (12/11/2026). Berdasarkan keterangan yang dihimpun tim kuasa hukum, dugaan kekerasan fisik ini melibatkan dua oknum tenaga pendidik, yakni seorang guru olahraga dan seorang guru wali kelas.

Kedua murid berinisial KL dan G tersebut diduga mengalami penjambakan pada bagian rambut serta pemukulan di area dada. Dampak dari kejadian itu membuat kedua pelajar tersebut ketakutan hingga menolak untuk kembali bersekolah.

Selain tekanan psikologis, kondisi fisik korban turut menjadi perhatian pihak keluarga. Tim kuasa hukum menyebutkan bahwa korban masih mengeluhkan sesak napas serta mengalami kesulitan tidur pascakejadian.

Nata menegaskan bahwa tindakan kekerasan fisik terhadap peserta didik tidak dapat dibenarkan dengan dalih apa pun, termasuk alasan pendisiplinan siswa. Menurutnya, satuan pendidikan semestinya menjadi ruang yang aman bagi anak untuk belajar dan mengembangkan potensi diri.

Dari sudut pandang regulasi, tim kuasa hukum menilai dugaan kasus ini berkaitan erat dengan Pasal 54 ayat (1) serta Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Aturan tersebut secara tegas melarang setiap orang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Pihaknya juga menyoroti penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).

Melalui langkah hukum ini, Nata berharap jajaran Polresta Pekanbaru dapat mengusut tuntas laporan tersebut secara objektif dan menyeluruh. Ia mendorong aparat kepolisian untuk menelusuri kronologi kejadian, memeriksa saksi-saksi di lokasi, serta memanggil pihak terkait guna dimintai keterangan.

Di samping proses penyelidikan kepolisian, tim kuasa hukum meminta pihak sekolah menjamin pemulihan kesehatan fisik maupun psikologis kedua murid tersebut agar hak mereka dalam memperoleh pendidikan yang aman tetap terpenuhi. ***