Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Diusulkan Jadi Calon Wapres, Yusril Serahkan Keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto
Nasional
16 jam yang lalu
Diusulkan Jadi Calon Wapres, Yusril Serahkan Keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto
2
Mengaku Dipukul dan Dicubit Dada oleh Oknum Guru di Pekanbaru, Dua Siswa SD Ini Sampai Harus Visum
Kabar Bertuah
10 jam yang lalu
Mengaku Dipukul dan Dicubit Dada oleh Oknum Guru di Pekanbaru, Dua Siswa SD Ini Sampai Harus Visum
3
Sisa APBN Rp945 Triliun Tersedia hingga Akhir Tahun, Kemenkeu Tegaskan Bukan untuk Dibagi-bagi
Nasional
22 jam yang lalu
Sisa APBN Rp945 Triliun Tersedia hingga Akhir Tahun, Kemenkeu Tegaskan Bukan untuk Dibagi-bagi
4
Ketua DPP PDIP Said Abdullah Ungkap Kriteria Ideal Pengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka
Nasional
2 jam yang lalu
Ketua DPP PDIP Said Abdullah Ungkap Kriteria Ideal Pengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka
5
Terbukti Terima Suap Impor Rp78,81 Miliar, Eks Pejabat Bea Cukai Orlando Hamonangan Dihukum Bayar Rp5,56 Miliar
Hukum
37 menit yang lalu
Terbukti Terima Suap Impor Rp78,81 Miliar, Eks Pejabat Bea Cukai Orlando Hamonangan Dihukum Bayar Rp5,56 Miliar
6
Pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad Jajaki Akuisisi Saham Tambang PT Weda Bay Nickel
Nasional
47 menit yang lalu
Pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad Jajaki Akuisisi Saham Tambang PT Weda Bay Nickel
Home  /  Berita  /  Hukum

Terbukti Terima Suap Impor Rp78,81 Miliar, Eks Pejabat Bea Cukai Orlando Hamonangan Dihukum Bayar Rp5,56 Miliar

Terbukti Terima Suap Impor Rp78,81 Miliar, Eks Pejabat Bea Cukai Orlando Hamonangan Dihukum Bayar Rp5,56 Miliar
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo.
Sabtu, 14 November 2026 09:49 WIB

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Majelis Hakim terhadap mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Orlando Hamonangan alias Ocoy. Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi itu dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp5,56 miliar sebagai langkah pemulihan aset negara.

Penindakan perkara suap di sektor kepabeanan ini berkaitan langsung dengan pengawasan keluar masuknya barang impor di pelabuhan Indonesia serta pengembalian hak keuangan negara. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menerangkan kewajiban membayar uang pengganti itu bertujuan mengembalikan hasil tindak pidana korupsi yang telah dinikmati pelaku kepada negara.

"Bagi KPK, penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan badan, tetapi juga memastikan adanya pertanggungjawaban atas kerugian dan hasil kejahatan yang dinikmati oleh para pelaku," ujarnya, Sabtu (14/11/2026).

Pemberantasan tindak pidana korupsi dinilai harus memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memastikan berjalannya pemulihan aset negara. Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memiliki tenggat waktu tujuh hari untuk menentukan sikap atas putusan pengadilan tersebut.

Tim JPU KPK akan terlebih dahulu mencermati dan menganalisis amar putusan beserta pertimbangan Majelis Hakim. Hasil analisis itu nantinya dibandingkan dengan fakta-fakta hukum selama persidangan dan tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya.

"Hasil analisis tersebut nantinya menjadi dasar bagi JPU KPK untuk menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan perundang-undangan," imbuhnya.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Orlando Hamonangan. Selain pidana penjara, ia diwajibkan membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta uang pengganti sebesar Rp5.566.221.515 subsider satu tahun penjara.

Pada perkara ini, Orlando Hamonangan terbukti menerima suap dan gratifikasi bersama mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, serta mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sisprian Subiaksono. Ketiganya didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai total Rp78,81 miliar dari pihak PT Blueray Cargo.

Pemberian uang suap tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pengeluaran barang impor milik PT Blueray Cargo. Melalui praktik itu, barang impor perusahaan dapat melewati pengawasan kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. ***

Editor:M Rafdinal Adrianto
Sumber:okezone.com
Kategori:Hukum, Nasional
wwwwww