Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad Jajaki Akuisisi Saham Tambang PT Weda Bay Nickel
Nasional
15 jam yang lalu
Pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad Jajaki Akuisisi Saham Tambang PT Weda Bay Nickel
2
Mengaku Dipukul dan Dicubit Dada oleh Oknum Guru di Pekanbaru, Dua Siswa SD Ini Sampai Harus Visum
Kabar Bertuah
24 jam yang lalu
Mengaku Dipukul dan Dicubit Dada oleh Oknum Guru di Pekanbaru, Dua Siswa SD Ini Sampai Harus Visum
3
Ketua DPP PDIP Said Abdullah Ungkap Kriteria Ideal Pengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka
Nasional
16 jam yang lalu
Ketua DPP PDIP Said Abdullah Ungkap Kriteria Ideal Pengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka
4
FAA Hentikan Seluruh Penerbangan di Bandara AS, Calon Penumpang Tertahan Tak Bisa Naik Pesawat
Nasional
14 jam yang lalu
FAA Hentikan Seluruh Penerbangan di Bandara AS, Calon Penumpang Tertahan Tak Bisa Naik Pesawat
5
Terbukti Terima Suap Impor Rp78,81 Miliar, Eks Pejabat Bea Cukai Orlando Hamonangan Dihukum Bayar Rp5,56 Miliar
Hukum
15 jam yang lalu
Terbukti Terima Suap Impor Rp78,81 Miliar, Eks Pejabat Bea Cukai Orlando Hamonangan Dihukum Bayar Rp5,56 Miliar
6
Dugaan Kekerasan Fisik Dua Siswa SD di Pekanbaru Siap Dilaporkan ke Polresta
Kabar Bertuah
7 jam yang lalu
Dugaan Kekerasan Fisik Dua Siswa SD di Pekanbaru Siap Dilaporkan ke Polresta
Home  /  Berita  /  Kampus

Komisi IX Desak Transparansi Program MBG, Kepala BGN Akan Diperiksa

Komisi IX Desak Transparansi Program MBG, Kepala BGN Akan Diperiksa
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).(foto: inilah.com/vonita betalia)
Minggu, 04 Mei 2025 05:30 WIB

JAKARTA – Komisi IX DPR menegaskan akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam rapat kerja yang dijadwalkan berlangsung Selasa (6/5/2025). Pemanggilan ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menuai sorotan publik.

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menyampaikan bahwa sejumlah peristiwa keracunan massal serta dugaan penyimpangan anggaran menjadi perhatian serius DPR. Ia menilai masalah yang terjadi tidak bisa dianggap teknis belaka.

"Ini bukan sekadar kendala operasional, tetapi menyangkut keselamatan anak-anak dan kepercayaan publik terhadap institusi negara," ungkapnya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

Mengenai tuntutan agar Kepala BGN diganti, Nurhadi menyebut hal tersebut menjadi wewenang Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komisi IX disebut tetap akan memberi penilaian objektif terhadap kepemimpinan Dadan Hindayana.

"Kami tidak segan memberikan rekomendasi keras apabila ditemukan kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada rakyat," tegasnya.

Dalam rapat nanti, Komisi IX akan mengulas secara mendalam sejumlah aspek penting, mulai dari sistem pengawasan distribusi makanan, standar kelayakan dan keamanan bahan pangan, hingga transparansi penggunaan anggaran MBG.

Nurhadi juga membuka kemungkinan akan dipanggilnya pihak ketiga, seperti pengelola dapur MBG atau penyedia jasa, untuk memberikan penjelasan menyeluruh atas pelaksanaan program.

"Kami ingin rapat ini menghasilkan keputusan konkret yang bisa segera dijalankan, agar MBG tidak sekadar program populis, tapi benar-benar aman dan bermanfaat," urainya. ***

Editor:Muhammad Rafdinal Adrianto
Sumber:inilah.com
Kategori:Kampus, Balai Kota
wwwwww