Jalan Air Dingin Rusak Akibat Tambang, Pemerintah Sepakat Bangun Trase Baru

SOLOK – Pemerintah pusat bersama daerah sepakat membangun jalan baru sebagai solusi atas kerusakan parah Jalan Air Dingin, Kabupaten Solok, yang disebabkan aktivitas tambang. Peninjauan lapangan dilakukan Sabtu (3/5/2025) oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.

"Berarti kita sepakat membikin jalan baru. Pak Gubernur, Pak Bupati tanggung jawab pembebasan lahan dibuka trasenya," ujar Andre Rosiade dalam tinjauan tersebut.

Hadir dalam kunjungan itu Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, Wakil Gubernur, Vasko Ruseimy, Bupati Solok, Jon Firman Pandu, serta Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda.

Andre menjelaskan, selain jalan baru, jalur lama tetap akan diperbaiki, termasuk infrastruktur jembatan. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp266 miliar yang ditargetkan mulai dibangun akhir tahun ini.

“Kita sudah sepakat membikin jalan baru. Pak Gubernur dan Pak Bupati kita minta menuntaskan pembebasan lahannya dalam empat bulan. Kalau tidak, proyek ini bisa gagal,” tegasnya.

Andre juga meminta aktivitas tambang di sekitar jalan diawasi ketat agar tidak merusak kembali jalan yang akan dibangun.

"Saya minta Bupati Solok mengatasi kerusakan karena tambang. Kalau tidak diawasi, proyek hampir Rp300 miliar ini akan sia-sia. Prosesnya sudah lelang, kontrak direncanakan Mei 2025. Tolong koordinasi dengan Pak Thabrani terkait kebutuhan lahan," sambungnya.

Ia menekankan pentingnya Jalan Air Dingin yang tidak hanya menghubungkan wilayah Sumbar, tapi juga menjadi jalur vital masyarakat Sungai Penuh, Jambi, menuju RSUP M Djamil Padang.

Sementara itu, Zigo Rolanda menegaskan perlunya komitmen seluruh pihak agar tidak ada bangunan baru di jalur yang akan dibangun.

"Kami ingatkan wali nagari dan camat, jangan ada pembangunan baru di lokasi trase. Komitmen sebelumnya tidak dijalankan, padahal sudah disepakati," tegas Zigo.

Ia menyebut tiga kabupaten dari dua provinsi bergantung pada jalan ini: Solok, Solok Selatan, dan Sungai Penuh di Jambi. Bila tidak ada lahan baru, ia menyatakan tambang harus ditutup.

"Kalau tidak ada trase baru, tambang harus kita hentikan. Ini untuk kepentingan banyak orang, bukan segelintir," ujarnya.

Bupati Solok, Jon Firman Pandu, menyatakan siap menjalankan pembebasan lahan.

"Lahan sudah kita siapkan bersama camat dan tokoh masyarakat. Kami berharap jalan ini bisa memberi dampak ekonomi yang baik," jelasnya.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Thabrani, menambahkan kerusakan jalan akibat tambang sudah ditertibkan sejak 2023. Sepanjang 18 kilometer rusak dengan 21 titik longsor.

"Tahun ini ada penanganan dua jembatan dan tiga titik longsor. Satu jembatan sedang proses lelang. Tapi lahan masih jadi kendala karena status jalan provinsi," ungkapnya.

Ia berharap pembebasan lahan dapat segera diselesaikan agar proses pelebaran jalan berjalan lancar. (ant)