Belanja Kementerian dan Lembaga Meningkat Tajam, Setelah Blokir Anggaran Dicabut Pemerintah

JAKARTA – Pemerintah mengaktifkan kembali anggaran senilai Rp86,6 triliun untuk 99 kementerian dan lembaga (K/L), setelah menyelesaikan proses efisiensi yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini menjadi titik balik dalam mendorong akselerasi belanja negara menuju pelaksanaan program-program prioritas.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan laporan pelaksanaan efisiensi kepada Presiden Prabowo Subianto pada awal Maret. Setelah mendapat persetujuan, anggaran yang sebelumnya diblokir kini dibuka kembali.

“Total yang dibuka sebesar Rp86,6 triliun dan sudah bisa digunakan untuk belanja. Langkah ini penting agar roda pemerintahan berjalan maksimal,” kata Suahasil, Jumat (2/5/2025).

Dari jumlah itu, Rp33,11 triliun dialokasikan untuk mendukung struktur baru 23 kementerian/lembaga hasil perombakan kabinet. Sisanya, Rp53,49 triliun, diberikan ke 76 K/L lainnya. Realisasi pembukaan blokir ini tercatat hingga 25 April 2025.

Dampaknya langsung terasa. Belanja kementerian dan lembaga melonjak tajam dari Rp83,6 triliun pada Februari menjadi Rp196,1 triliun pada Maret—naik 372,4 persen hanya dalam sebulan.

“Inilah bukti percepatan belanja. Kementerian dan lembaga sudah menggelontorkan sekitar 16,9 persen dari total pagu mereka dalam APBN,” ujar Suahasil.

Secara total, belanja negara hingga 31 Maret 2025 mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1 persen dari target tahunan. Realisasi tersebut terdiri dari Rp413,2 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp207,1 triliun untuk transfer ke daerah.

Di sisi lain, pendapatan negara telah mencapai Rp516,1 triliun atau 17,2 persen dari target APBN 2025. Angka ini terdiri dari penerimaan pajak Rp322,6 triliun, bea dan cukai Rp77,5 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp115,9 triliun.

Defisit anggaran per akhir Maret tercatat Rp104,2 triliun, setara 0,43 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), atau 16,9 persen dari proyeksi defisit tahun ini. (ant)