Sistem Outsourcing Dikaji Ulang, Pemerintah Siapkan Mekanisme Transisi Bertahap

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing secara bertahap dengan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Komitmen itu diumumkan dalam peringatan Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5/2025), sebagai bentuk respons terhadap aspirasi pekerja yang selama ini menuntut kejelasan status kerja dan perlindungan hukum.

“Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Dewan ini nantinya akan bertugas memberikan masukan kepada presiden dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh, termasuk mengkaji mekanisme transisi penghapusan sistem alih daya atau outsourcing yang selama ini banyak menuai kritik.

“Kita ingin hapus outsourcing. Tapi kita juga harus menjaga iklim investasi. Jangan sampai tidak ada pabrik, maka buruh juga tidak bisa bekerja,” kata Prabowo, menekankan perlunya kehati-hatian dalam proses penghapusan sistem tersebut.

Sistem outsourcing pertama kali dilegalkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. UU tersebut mengatur bahwa perusahaan outsourcing hanya boleh menjalankan pekerjaan penunjang, bukan kegiatan pokok yang berhubungan langsung dengan proses produksi.

Kendati demikian, regulasi tersebut telah lama menuai kritik dari kelompok buruh. Mereka menilai sistem ini menciptakan ketidakpastian kerja dan ketimpangan hak di antara pekerja tetap dan kontrak. Bahkan Megawati, saat menjadi calon presiden dalam Pilpres 2009, sempat berjanji akan menghapus outsourcing melalui kontrak politik dengan serikat buruh.

"Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan berupaya menghapus outsourcing melalui revisi UU Ketenagakerjaan," kata Ketua Panitia Harlah Bung Karno, Deden Darmansyah, dalam peringatan hari lahir Bung Karno tahun 2009.

Merespons wacana penghapusan outsourcing yang kembali mencuat, politikus senior PDI-P, Hendrawan Supratikno, menyatakan bahwa regulasi terkait alih daya bisa direvisi jika terbukti lebih banyak menimbulkan kerugian bagi pekerja.

“Regulasi soal outsourcing sudah diatur, termasuk dalam UU Cipta Kerja. Tapi kalau implementasinya lebih banyak disalahgunakan, tentu bisa diubah,” ujar Hendrawan.

Ia menambahkan bahwa praktik outsourcing merupakan bagian dari tren global, meskipun pengaturannya harus disesuaikan dengan prinsip keadilan sosial bagi pekerja. ***