Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Wali Kota Pekanbaru Gugah Kepedulian Sosial Pemuda di Peringatan Sumpah Pemuda ke-98
Kabar Bertuah
9 jam yang lalu
Wali Kota Pekanbaru Gugah Kepedulian Sosial Pemuda di Peringatan Sumpah Pemuda ke-98
2
Diskon Pajak Berbuah Manis, 190 Ribu Warga Pekanbaru Sudah Lunasi PBB Tahun Ini
Kabar Bertuah
8 jam yang lalu
Diskon Pajak Berbuah Manis, 190 Ribu Warga Pekanbaru Sudah Lunasi PBB Tahun Ini
3
Hancurkan Ratusan Ribu Berkas Paspor Lawas, Imigrasi Pekanbaru Kosongkan Ruang Arsip
Kabar Bertuah
9 jam yang lalu
Hancurkan Ratusan Ribu Berkas Paspor Lawas, Imigrasi Pekanbaru Kosongkan Ruang Arsip
4
Atasi Banjir Pekanbaru, Waduk Cipta Karya Segera Beroperasi dan Lahan UIN Suska Dilirik Jadi Tangkapan Air
Kabar Bertuah
8 jam yang lalu
Atasi Banjir Pekanbaru, Waduk Cipta Karya Segera Beroperasi dan Lahan UIN Suska Dilirik Jadi Tangkapan Air
5
Ratusan Bangunan Terbakar di Pekanbaru Sepanjang 2026, Warga Diminta Rutin Cek Instalasi Listrik
Kabar Bertuah
8 jam yang lalu
Ratusan Bangunan Terbakar di Pekanbaru Sepanjang 2026, Warga Diminta Rutin Cek Instalasi Listrik
6
Ratusan Ribu Warga Akses TRC Pekanbaru Aman, Laporan Keamanan dan PJU Paling Banyak Dikeluhkan
Kabar Bertuah
10 jam yang lalu
Ratusan Ribu Warga Akses TRC Pekanbaru Aman, Laporan Keamanan dan PJU Paling Banyak Dikeluhkan
Home  /  Berita  /  Gelanggang

Kejanggalan Hukuman PSS Sleman, Football Institute: Pintu Masuk Satgas Anti Mafia Bola Polri

Kejanggalan Hukuman PSS Sleman, Football Institute: Pintu Masuk Satgas Anti Mafia Bola Polri
Satgas Anti Mafia Bola saat mengawasi pertandingan. (Ist)
Rabu, 14 Agustus 2024 14:47 WIB
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA - Keputusan Komisi Disiplin PSSI terkait pemberian hukuman PSS Sleman bukan saja ada kejanggalan tetapi menimbulkan kecurigaan. Kata Founder Football Institute Budi Setiawan, kejanggalan dan kecuriagan itu bisa menjadi pintu masuk bagi Komite Etik PSSI dan Satgas Mafia Anti Bola Polri.

"Komite Etik PSSI sudah bisa masuk dan memeriksa personil Komdis PSSI utamanya dalam kasus PSS Sleman. Karena, komdis telah melenceng dari fungsi khitohnya dari menjaga integritas sepakbola menjadi pelindung mafia bola dan kejahatan match fixing," kata Budi Setiawan di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

"Silahkan juga Satgas Anti Mafia Bola Polri dengan melibatkan PPATK untuk melakukan integrity cross check apakah ada dana siluman yang mengalir kepada personil Komdis PSSI untuk mempengaruhi putusan. Baik itu di sebelum/menjelang, pada saat dan seusai sidang komdis untuk putusan PSS Sleman," tambahnya.

Hukuman PSS Sleman yang hanya pemotongan 3 poin dan denda senilai Rp15 juta, kata Budi, sudah jelas menimbulkan tanda tanya besar. Karena, kode disiplin sangat jelas menetapkan bahwa hukuman bagi badan (klub) yang melakukan match fixing hukumannya adalah degradasi.

Keputusan Komdis PSSI ini, kata Budi, diluar kewajaran dan penuh dengan kejanggalan. Seolah-olah ada kekuatan besar di balik keputusan ini yang mengendalikan Komdis PSSI.
Hal ini terlihat dari proses hukuman yang hampir setahun. Padahal, Satgas Anti Mafia Bola Polri telah menetapkan beberapa tersangka dari PSS Sleman dan perangkat pertandingan sejak September 2023, lalu kemudian disusul putusan Pengadilan Negeri (PN) Sleman yang menyatakan para tersangka bersalah bulan Maret 2024.

"Begitu banyak waktu dan momentum bagi komdis untuk menyidangkan kasus PSS Sleman. Tapi, Komdis PSSI lebih memilih memutuskannya pada menit-menit menjelang kick off Liga 1 musim 2024/2025 dimulai. Jadi memang ada indikasi untuk mengulur waktu memutus perkara, dan hasilnya adalah ini hukuman untuk PSS Sleman," tandasnya. ***

wwwwww