DPR Minta Oknum Penegak Hukum Nakal Dipidana

JAWA TIMUR - Legislator Komisi Hukum DPR RI dari PDIP Johan Budi mendorong penerapan sanksi pidana pada para oknum penegak hukum nakal. Demikian siaran palemen yang dibaca pada Senin (15/5/2023).

"Masih ada hakim-hakim yang nakal, yang coba memeras. Tentu harus dilaporkan ke Ketua PT atau Ketua MA. Mereka memperdagangkan kasus. Anggaran (untuk insentif) memang perlu ditingkatkan, tapi kredibilitas dan integritas juga perlu ditingkatkan," kata Johan di hadapan para hakim Pengadilan Tinggi se-Jawa Timur di Surabaya, Kamis lalu.

Baca Juga: Viral Ada Nama Johan Budi dan Bambang Pacul Beri Gift ke Member JKT48 

Baca Juga: Tak Terima di Sanksi PDIP Soal Pembentukan Dewan Kolonel, Johan Budi: Salah Saya Apa? 

Politisi PDI-Perjuangan itu, menambahkan, insentif bagi para penegak hukum memang perlu diberikan secara ideal. Insentif diberikan per perkara yang ditangani. Dengan insentif itu, diharapkan perbuatan tercela bisa dikurangi. Di pengadilan, misalnya, kasus-kasus tanah biasanya mengundang kerawanan suap antara penegak hukum dan yang berperkara.

Diungkapkan Johan, para penegak hukum yang menangani sengketa tanah, biasanya bertransaksi di luar gedung pengadilan. Isu ini jadi perhatian mantan juru bicara KPK tersebut. "Pada kasus-kasus sengketa tanah, biasanya mereka minta di luar gedung pengadilan. Ini harus dibarengi dengan integritas para hakim yang menangani perkara," tutupnya.***