Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kecewa Kebijakan Pusat, Puluhan Mitra Pengemudi Tutup Paksa Kantor Maxim Pekanbaru
Kabar Bertuah
11 jam yang lalu
Kecewa Kebijakan Pusat, Puluhan Mitra Pengemudi Tutup Paksa Kantor Maxim Pekanbaru
2
Percantik Jantung Kota, Pemkot Pekanbaru Sulap U-Turn Sudirman Jadi Ruang Terbuka Hijau
Kabar Bertuah
10 jam yang lalu
Percantik Jantung Kota, Pemkot Pekanbaru Sulap U-Turn Sudirman Jadi Ruang Terbuka Hijau
3
Telan Dana Rp5 Miliar Tanpa APBD, Tugu Simpang Sebidang Pekanbaru Mulai Dibangun Desember
Marpoyan Damai
10 jam yang lalu
Telan Dana Rp5 Miliar Tanpa APBD, Tugu Simpang Sebidang Pekanbaru Mulai Dibangun Desember
4
Satlantas Polresta Pekanbaru Gelar Operasi Patuh, 38 Pelanggar Ditilang dan Pengendara Taat Diberi Cokelat
Kabar Bertuah
12 jam yang lalu
Satlantas Polresta Pekanbaru Gelar Operasi Patuh, 38 Pelanggar Ditilang dan Pengendara Taat Diberi Cokelat
5
Akses Wisata Makin Mulus, Jalan Lingkar Danau Buatan Pekanbaru Segera Diaspal
Kabar Bertuah
13 jam yang lalu
Akses Wisata Makin Mulus, Jalan Lingkar Danau Buatan Pekanbaru Segera Diaspal
Home  /  Berita  /  GoNews Group

PKS Minta Gibran dan Ganjar Ungkap Sosok Beking Tambang Ilegal di Solo

PKS Minta Gibran dan Ganjar Ungkap Sosok Beking Tambang Ilegal di Solo
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. (Foto: Istimewa)
Kamis, 08 Desember 2022 13:10 WIB

JAKARTA - Terkait adanya beking orang besar di penambangan liar Solo, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Walikota Solo, Gibran Rakabuming dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, melapor kepada aparat kepolisian nama-nama yang diduga menjadi beking penambangan liar di wilayah pemerintahannya.

Ia minta Walikota dan Gubernur menggunakan wewenangnya secara penuh untuk menertibkan tindakan melawan hukum tersebut. Bila perlu melaporkan nama-nama tersebut langsung ke Presiden Joko Widodo. Supaya Presiden dapat memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk ikut menertibkan aksi beking oleh orang besar ini.

"Ini isu sederhana. Semua sudah ada aturannya. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah diatur kewenangannya masing-masing. Tinggal dijalankan.

Bila benar di lapangan ditemukan pelanggaran yang dibeking orang besar maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah melaporkannya ke aparat berwenang. Bukan malah sekedar mengumbar isu di media tapi tidak menyelesaikan masalah," ujar Mulyanto.

Mulyanto minta Pemerintah Daerah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penertiban penambangan liar di wilayahnya. Bila menemukan kendala atau hambatan dalam proses penertiban maka Pemerintah jangan sungkan menempuh jalur hukum. Bukan malah membiarkan oknum-oknum pejabat yang menjadi beking leluasa melancarkan aksinya.

"Pemerintah Pusat mestinya segera mengatasi soal ini, termasuk juga soal tambang di Kalimantan Timur. Ini kan menjadi preseden buruk hubungan pusat-daerah. Selain bocornya penerimaan negara yg semestinya diperoleh.

Kekayaan alam indonesia yang semestinya dapat memakmurkan, terkesan hanya menjadi bancakan oknum. Ini tidak sehat secara ekonomi dan politik," tegas Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut menyebutkan sudah saatnya Pemerintah bertindak tegas kepada oknum beking penambangan liar. Karena itu perlu komitmen dan keberanian untuk memberantas perbuatan melawan hukum itu secara bersama-sama. Pemerintah harus punya kemauan kuat untuk memberantas beking penambangan liar ini secara tuntas.

"Usut semua, mulai dari operator lapangan, jaringan sampai ke dalangnya. Jangan kasih kendor," tandas Mulyanto.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Warga Bertuah, Cendekia, Balai Kota, Parlemen, GoNews Group
wwwwww