Kapolri Imbau Hidup Sederhana, Harta Puteri Kapolda Metro Irjen Fadil Rp 17 M

JAKARTA - Anggota DPR daerah pemilihan Jawa Barat IX, Farah Puteri Nahlia, puteri Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Fadil Imran, menjadi satu anggota DPR termuda, 23 tahun, dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang relatif kaya raya untuk orang seusianya.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat harta Farah tercatat Rp17,236 miliar. Padahal, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Idham Azis mengimbau seluruh anggotanya agar tidak bergaya hidup mewah atau menunjukkan hedonisme dalam kehidupan sehari-hari.

"Akan dikenakan sanksi tegas jika ada anggota Polri yang melanggar." Listyo menyampaikannya Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui pesan teks, pada Ahad, 17 November 2019 lalu.

Imbauan itu tertuang dalam surat telegram, 15 November 2019. Aturan dalam TR berlandaskan aturan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian, Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, dan Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang yang Tergolong Mewah.

Harta tanah dan bangunan Farah seluas 480 meter persegi berada di daerah Jakarta Selatan, nilainya Rp15,429 miliar. Dia juga memiliki mobil Mini Cooper 5 Door S tahun 2018 senilai Rp950 juta. Sedangkan, kas dan setara kas Farah mencapai Rp857 juta.

Surat Telegram Kapolri menyampaikan setidaknya enam poin yang diserukan kepada seluruh anggota Polri. Pertama, tidak menunjukkan dan memakai atau memamerkan barang mewah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi sosial di kedinasan maupun di area publik.

Poin kedua yaitu menjaga dan menempatkan diri pada polda hidup sederhana di lingkungan internal Polri dan publik. "Tiga, tidak mengunggah foto atau video di media sosial yang menunjukkan gaya hidup mewah," ujar Listyo.

Keempat, menyesuaikan norma hukum dan kepatutan, kepantasan, dengan kondisi lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya adalah menggunakan atribut kepolisian yang sesuai dengan pembagian dan untuk penyamarataan.

Poin enam, pimpinan dan kepala satuan wilayah dan perwira tinggi dapat memberikan contoh atau perilaku dan sikap yang baik dengan tidak memperlihatkan gaya hidup yang hedonis. ***