Unand Canangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
 |
| Rektor Unand Prof Yuliandri membubuhkan tanda tangan pada pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Padang, Rabu (3/6). (Antara/Ikhwan Wahyudi) |
Rabu, 03 Juni 2020 23:54 WIB
PADANG - Universitas Andalas (Unand) Padang mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi sebagai bagian dari proyek percontohan pada 14 perguruan tinggi yang ditunjuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Pencanangan zona integritas ini merupakan upaya untuk menghadirkan perguruan tinggi yang bebas korupsi dan berintegritas," kata Rektor Unand Prof Yuliandri usai pencanangan, di Padang, Rabu.
Menurut dia, dari 15 fakultas yang ada di Unand, Fakultas Teknik dipilih sebagai proyek percontohan zona integritas karena paling memenuhi semua kriteria yang ada.
"Dari beberapa indikator yang ada Fakultas Teknik paling memenuhi syarat," ujarnya.
Ia menyampaikan indikator mulai dari proses pelayanan, dukungan sumber daya manusia termasuk ketersediaan data pendukung.
Yuliandri mengatakan pencanangan zona integritas merupakan komitmen dari Unand mulai dari jajaran pimpinan hingga unit terendah untuk menjunjung tinggi integritas.
Ia berharap pencanangan tidak hanya untuk proses kompetisi namun juga menjadi standar pelayanan di Unand ke depan.
Sementara itu, Ketua Tim Pencanangan Zona Integritas Fakultas Teknik Unand Dr Henmaidi menyampaikan salah satu target utama dari pencanangan ini adalah menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani.
"Birokrasi yang bersih artinya siapapun pemangku kepentingan yang terlibat memberikan pelayanan dengan penuh integritas," ujarnya.
Kemudian semua pengguna layanan bisa melihat proses dengan transparan dan dapat turut serta melakukan pengawasan serta mendapatkan kepuasan.
Menurut dia, target pencanangan zona integritas adalah menciptakan wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ia mengatakan pada tahap awal telah dilakukan pengukuran pada enam pilar pengungkit penerapan zona integritas untuk membangun rencana induk pengembangan.
"Dari pengukuran tersebut terungkap hal yang perlu dilakukan penguatan untuk mewujudkan zona integritas," ujarnya.
Kemudian, kata dia, dilakukan penataan tata kelola, sistem manajemen sumber daya manusia, akuntabilitas, dan pengawasan. ***
