DPR Minta Filipina Perkuat Keamanan Perairan Agar Kasus Penyanderaan Tak Terulang Lagi

JAKARTA- 7 WNI kembali disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. DPR RI melalui Wakil Ketuanya yakni Agus Hermanto mengatakan, pengawasan perairan Indonesia memang penting.

Namun kata dia, dalam kasus penyanderaan 7 WNI, Filipina lah yang harus memperkuat pengawasan perairannya.

"Ini sudah memasuki perairan filipina, ini kan merupakan otoritas daripada keamanan di filipina sehingga kita mengimbau dan menekankan bahwa filipina harus memperkuat keamanan yang ada di sana," katanya di Gedung DPR Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Terlebih, DPR minta Pemerintah Filipina untuk intensif dan fokus menyelesaikan permasalahan pembajakan dari kelompok-kelompok separatis. Termasuk faksi Abu Sayyaf yang dianggap merisaukan negara tetangga.

"Terlebih lagi secara progresif filipina harus menyelesaikan masalah masalah internalnya dengan Abu Sayyaf dan kelompok lain yang merisaukan negara tetangga," desaknya.

Diberitakan sebelumnya, Menlu Retno Marsudi membenarkan kabar penyanderaan tujuh WNI awak Kapal Charles 001. Retno menyatakan penyanderaan dilakukan dalam dua tahap.

"Setelah melakukan komunikasi, koordinasi, dan verifikasi secara intensif dengan sejumlah pihak di Indonesia dan Filipina, pada tanggal 23 Juni sore, kami mendapatkan konfirmasi bahwa telah terjadi penyanderaan terhadap ABK WNI Kapal Charles 001 dan tongkang 152," kata Retno dalam jumpa pers di Kemenlu, Jumat (24/6/2016).

Menurut Retno, penyanderaan terjadi di Laut Sulu dan dibagi dalam dua tahap pada 20 Juni sekitar pukul 11.30 waktu setempat, dan kedua 12.45 waktu setempat oleh 2 kelompok senjata yang berbeda.

"Pada saat terjadi penyanderaan, kapal membawa 13 ABK, 7 disandera dan 6 bebas. Saat ini 6 ABK yang bebas dalam perjalanan membawa Kapal Charles 001 dan tongkang 152 menuju Samarinda," jelas Retno. ***