Komisi Agama DPR Apresiasi Temuan BPK Atas Penyimpangan Penyelenggaraan Haji

JAKARTA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temukan penyimpangan penyimpangan penyelenggaraan dana Ibadah Haji sebesar Rp1 triliun.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Ahmad Mustaqim apresiasi temuan penyimpangan dana operasional haji itu.

Politisi PPP itu mengaku temuan itu merupakan salah satu upaya pengawasan yang dilakukan DPR yang bekerjasama dengan BPK. Dimana sekitar 2 bulan lalu, dirinya ikut dalam rombongan Komisi VIII untuk berkonsultasi tentang itu.

"Memang itu bagian dari perjuangan kami termasuk saya selaku salah satu anggota Tim Pengawas Pelaksanaan Haji 2015," akunya di Gedung DPR RI, Rabu (27/4/2016).

Komisi agama DPR memutuskan untuk berkonsultasi dengan BPK setelah mereka melakukan rapat kerja dengan Kemenag terkait evaluasi Pelaksanaan Haji 2015 Januari lalu.

"Ternyata laporan pelaksanaan Haji yang di sampaikan Dirjen PHU sangat melukai perasaan rakyat yang terwakili di Komisi VIII," ujarnya.

Bagaimana tidak, lanjut dia, pembiayaan pelaksanaan Haji yang secara total sekitar Rp. 10 triliun ternyata hanya dilaporkan dalam beberapa lembar kertas yang tidak sepatutnya sebagai laporan evaluasi.

"Hal lain yang lebih prinsipil adalah persetujuan Komisi VIII DPR RI sebesar sekitar Rp 9 T ternyata pada pelaksanaanya mencapai Rp 10 T lebih dan tanpa persetujuan DPR Komisi VIII. Artinya ada bias senilai 1T lebih," pungkasnya. ***