Dampak Konflik Timur Tengah, Prabowo Instruksikan Evaluasi APBN

JAKARTA - Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang merembet ke jalur distribusi energi global kini mulai berdampak pada arah kebijakan dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menghitung dampak rambatan dari mahalnya harga minyak mentah dunia terhadap ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Langkah evaluasi ini diinstruksikan menyusul pecahnya rekor harga minyak global yang menembus 100 Dolar AS per barel akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Skenario Berlapis Hadapi Krisis

Merespons dinamika eksternal tersebut, Kementerian Keuangan kini mengkaji ulang batas toleransi kas negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa perhitungan tidak bisa lagi menggunakan satu indikator tunggal.

"Kemarin waktu di rapat kabinet Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda, bukan 100 Dolar AS aja atau lebih. Jadi gimana anggarannya, kita sedang hitung," terang Purbaya saat ditemui di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Kebijakan Subsidi Tetap Berjalan

Meski tensi geopolitik mengancam neraca perdagangan, pemerintah berupaya membentengi kondisi sosial politik dalam negeri. Purbaya menyatakan bahwa program perlindungan bagi warga rentan lewat BBM subsidi akan tetap dipertahankan.

"Kalau yang subsidi akan kita jaga terus," ucapnya singkat.

Geopolitik Pemicu Lonjakan Harga

Kekhawatiran pasar memuncak ketika jalur perairan Bab el-Mandeb mengalami gangguan operasi pelayaran komersial. Imbasnya, harga minyak Brent naik 7 persen dan ditutup melampaui 100 Dolar AS per barel Kamis (23/7/2026). Kendati harganya sempat melandai ke angka 99,97 Dolar AS pada perdagangan Jumat (24/7/2026), tren mingguan Brent diproyeksi tetap naik 13,5 persen.

Kondisi sejalan terekam pada minyak WTI yang bertengger di posisi 91,49 Dolar AS per barel. Pasar energi global diperkirakan masih akan bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan secara terbuka akan meminta pertanggungjawaban pihak Iran atas segala bentuk serangan yang mengganggu kelancaran lalu lintas komersial di rute pengiriman tersebut.***