Pertanyakan Urgensi Universitas Republik Indonesia, DPR Tunggu Penjelasan Resmi Pemerintah

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani mengonfirmasi bahwa parlemen belum membahas pembentukan lembaga pendidikan baru bernama Universitas Republik Indonesia (URI). Pihaknya kini menunggu penjelasan resmi dari pemerintah guna menghindari polemik di tengah masyarakat.

"Saat ini kami masih menunggu keterangan dari pemerintah, mungkin saat rapat kerja dengan Kemendiktisaintek masa sidang depan," terang Lalu, Jumat (24/7/2026).

Lalu menegaskan, hingga kini Komisi X DPR belum pernah memasukkan pembahasan URI ke dalam agenda resmi rapat. Alhasil, pihak legislatif belum menerima draf formal mengenai landasan hukum, pemetaan tugas pokok, hingga struktur anggaran yang dibutuhkan lembaga tersebut.

Politikus PKB itu mengingatkan pemerintah agar mampu menunjukkan urgensi pembentukan URI secara konkret. Hal ini mengingat tingginya jumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan lembaga pendidikan kedinasan yang telah ada saat ini.

"Menurut kami, pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran," tegasnya.

Fungsi Kemendiktisaintek Tetap Berjalan

Merespons pertanyaan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto memastikan bahwa kehadiran URI tidak akan mengubah kewenangan maupun mengambil porsi anggaran kementeriannya.

"Enggak, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya, tidak ada. Jadi mungkin nanti dalam waktu dekat Gubernur URI akan lebih menjelaskan lagi bagaimana peran dan posisinya," papar Brian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Ia menampik anggapan bahwa institusi baru tersebut akan membawahi seluruh perguruan tinggi di Tanah Air. Terkait rencana pendirian 10 kampus URI, Brian menyebutkan hal itu masih dalam tahap pengkajian mendalam.

"Itu masih dalam kajian seperti apa," imbuhnya.

Secara konsep, lanjut Brian, URI dirancang sebagai program afirmasi untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang siap ditempatkan di posisi strategis. Lulusan lembaga ini diproyeksikan untuk mengisi program prioritas nasional hingga bertugas di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Integrasi Tiga Institusi Pengelola

Sebelumnya, Presiden, Prabowo Subianto melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Usai pelantikan, Donny menjelaskan bahwa lembaganya disiapkan untuk mencetak calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model pendidikan kepemimpinan dari berbagai negara maju.

"Ini semua adalah terkait dengan pendidikan, pembinaan, dan penyiapan sumber daya manusia untuk ke depan, baik untuk pemerintahan ataupun untuk BUMN," urai Donny.

Struktur URI yang juga difungsikan sebagai Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan ini nantinya akan membawahi tiga institusi utama, yakni badan pengelola sekolah unggulan, badan pengelola perguruan tinggi, serta Lembaga Administrasi Negara (LAN).

"Lembaga Administrasi Negara ini yang sudah ada saat ini akan diintegrasikan, tapi akan ditambahkan tugas dan fungsinya. Kalau selama ini melaksanakan pembinaan khusus untuk ASN, nantinya akan kita tambahkan juga untuk BUMN. Jadi, penyiapan karyawan untuk BUMN juga akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara," rincinya.***