Pengawasan Internal Kemenimipas Makin Kuat, Menteri Agus Lantik Komjen Rudi

JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Jenderal Polisi (Purn.) Agus Andrianto, melantik Komjen Pol Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) pada Rabu, 15 Juli 2026.

Pelantikan yang dihadiri jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tersebut menjadi bagian dari langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat sistem pengawasan internal sekaligus mendorong tata kelola organisasi yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Dalam sambutannya, Agus Andrianto menegaskan bahwa Inspektorat Jenderal memegang peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut dia, fungsi pengawasan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga harus mampu membangun budaya integritas, memperkuat manajemen risiko, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, serta menjadi penggerak perbaikan berkelanjutan di seluruh unit kerja.

"Pengawasan internal harus menjadi instrumen untuk memperkuat organisasi, bukan sekadar menemukan kekurangan," jelas Menteri Agus dalam pidatonya.

"Melalui pengawasan yang profesional dan objektif, kita ingin memastikan seluruh program di bidang keimigrasian maupun pemasyarakatan berjalan tepat sasaran, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar lanjutnya.

Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, setiap pejabat dituntut menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Kepercayaan yang diberikan negara harus diwujudkan melalui kinerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Integritas bukan hanya menjadi nilai organisasi, tetapi harus tercermin dalam setiap keputusan dan tindakan," katanya.

Agus menilai penguatan fungsi Inspektorat Jenderal menjadi salah satu fondasi penting dalam mengawal agenda reformasi birokrasi yang tengah dijalankan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dengan sistem pengawasan yang semakin efektif, pelaksanaan program di bidang keimigrasian maupun pemasyarakatan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Pelantikan tersebut juga disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas sebagai fondasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan terus memperkuat tata kelola organisasi melalui peningkatan kualitas pengawasan internal, pengembangan sistem manajemen risiko, serta penguatan budaya kerja yang menjunjung profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas di seluruh jajaran.

Dengan penguatan tersebut, Kemenimipas berharap mampu menciptakan organisasi yang semakin adaptif terhadap tantangan birokrasi modern sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan dipercaya masyarakat. ***