Polri Ajukan Tambahan Dana Rp 66,1 Triliun

JAKARTA - Rapat kerja di gedung dewan membahas krusialnya pemenuhan kebutuhan dana Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Korps Bhayangkara secara resmi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 66,1 triliun untuk tahun 2027 yang akan dipakai menutupi belanja pegawai, operasional, serta kesiapan pengamanan Pemilu 2029.

"Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Polri mengajukan penambahan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas," terang Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo dalam pertemuan dengan Komisi III DPR, Rabu (17/6/2026).

Postur Anggaran Belum Ideal

Pagu indikatif anggaran Polri 2027 yang ditetapkan sebesar Rp 118 triliun rupanya baru menutupi 66 persen dari total kebutuhan ideal senilai Rp 178,6 triliun. Pagu awal itu dirinci menjadi belanja pegawai Rp 61,1 triliun, belanja barang Rp 32,1 triliun, dan belanja modal Rp 24,7 triliun.

Usulan tambahan dana tidak lepas dari dampak dinamika ekonomi. Penambahan disesuaikan dengan pertimbangan lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Pembagian Pos Tambahan

Adapun rincian suntikan dana Rp 66,1 triliun tersebut terbagi ke beberapa fokus. Akibat perubahan ketentuan batas usia pensiun, dianggarkan Rp 4,5 triliun untuk pos belanja pegawai. Terdapat pula usulan belanja barang sebanyak Rp 20,9 triliun dan belanja modal dengan nilai paling besar yakni Rp 40,6 triliun.

“Kiranya hasil rapat kerja ini dapat mempertimbangkan penyesuaian maupun penambahan anggaran berdasarkan usulan kebutuhan anggaran dan mohon kiranya dapat disetujui pada penetapan pagu anggaran atau alokasi anggaran tahun anggaran 2027," urainya.

Sikap parlemen sejauh ini memberikan sinyal positif. Anggota Komisi III DPR, Martin Daniel Tumbeleka menyebut anggaran awal 2027 belum ideal jika Polri ingin maksimal memberikan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.

"Kami dari Fraksi Partai Gerindra all out mendukung penambahan anggaran untuk Polri," tandasnya. ***