Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sidang Lapangan PN Pekanbaru Kasus Fasos Karya Bakti, Kuasa Hukum Bantah Tuduhan JPU
Hukum
21 jam yang lalu
Sidang Lapangan PN Pekanbaru Kasus Fasos Karya Bakti, Kuasa Hukum Bantah Tuduhan JPU
2
Hancurkan Ratusan Ribu Berkas Paspor Lawas, Imigrasi Pekanbaru Kosongkan Ruang Arsip
Kabar Bertuah
1 jam yang lalu
Hancurkan Ratusan Ribu Berkas Paspor Lawas, Imigrasi Pekanbaru Kosongkan Ruang Arsip
3
Wali Kota Pekanbaru Gugah Kepedulian Sosial Pemuda di Peringatan Sumpah Pemuda ke-98
Kabar Bertuah
1 jam yang lalu
Wali Kota Pekanbaru Gugah Kepedulian Sosial Pemuda di Peringatan Sumpah Pemuda ke-98
4
Atasi Banjir Pekanbaru, Waduk Cipta Karya Segera Beroperasi dan Lahan UIN Suska Dilirik Jadi Tangkapan Air
Kabar Bertuah
17 menit yang lalu
Atasi Banjir Pekanbaru, Waduk Cipta Karya Segera Beroperasi dan Lahan UIN Suska Dilirik Jadi Tangkapan Air
Home  /  Berita  /  Kampus

Tiga Universitas Berunjuk Rasa Tuntut Alihkan Dana Pemerintah ke Subsidi UKT

Tiga Universitas Berunjuk Rasa Tuntut Alihkan Dana Pemerintah ke Subsidi UKT
Mahasiswa bertemu Wapres Gibran di Istana (foto: dok ist)
Senin, 15 Juni 2026 23:24 WIB

JAKARTA - Desakan pembekuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi memprioritaskan subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) disuarakan mahasiswa secara langsung kepada Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Aspirasi ini mengemuka dalam audiensi resmi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK), Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka membawa rentetan tuntutan setelah melakukan demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Koordinator Aksi UBK, Muhammad Abdimaludin, memastikan kajian dari mahasiswa mendapat respons positif. Wakil Presiden berkomitmen membawa isu ini menuju pembahasan tingkat lanjut bersama Presiden, Prabowo Subianto.

"Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden," terang Koordinator Aksi UBK, Muhammad Abdimaludin.

Selain persoalan fiskal pendidikan, mahasiswa merinci tuntutan pada klaster hukum dan moneter. Poin utama yang disodorkan mencakup desakan legislative review Undang-Undang Polri, langkah strategis menjaga stabilitas rupiah, hingga penolakan tegas terhadap kenaikan harga Pertamax.

Mahasiswa tidak segan memberikan ultimatum berupa tenggat waktu lima hari kepada pemerintah untuk membuktikan tindak lanjut atas kajian tersebut.

"Kami memberikan waktu 5 x 24 jam ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tentu aksi berjilid-jilid," tambahnya.

Menanggapi kedatangan mahasiswa, Plt Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, menilai dinamika unjuk rasa dan audiensi ini sebagai wujud berjalannya prinsip demokrasi di Indonesia. Berbagai masukan akan menjadi bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

"Tentu Wakil Presiden dan Presiden punya mekanisme kerja yang akan disampaikan dalam kesempatan-kesempatan tertentu sesuai waktu yang tersedia," papar Plt Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar.***

Editor:M Rafdinal Adrianto
Sumber:okezone.com
Kategori:Kampus, Warga Bertuah
wwwwww