Lonjakan Harga Pertamax Picu Ancaman Jebolnya Kuota BBM Subsidi

JAKARTA - Keputusan PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga bahan bakar minyak nonsubsidi secara signifikan memunculkan kekhawatiran baru terkait ketahanan kuota bahan bakar bersubsidi nasional. Kenaikan harga yang mulai diberlakukan, Rabu (10/6/2026), memicu potensi migrasi massal konsumen menuju produk BBM yang mendapat bantuan dana dari pemerintah.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi risiko kelebihan beban kuota tersebut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta. Ia menyerahkan sepenuhnya urusan pengendalian volume dan teknis pembatasan bahan bakar bersubsidi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, selaku pemegang otoritas sektor tersebut.

"Itu nanya ke Pak Bahlil. Mesti ada metode lagi. Nozzle control kalau enggak salah, tanya Pak Bahlil yang ngerti," ujar Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Istilah nozzle control merujuk pada sebuah mekanisme pengendalian penyaluran BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum. Sistem ini terintegrasi langsung dengan pompa pengisian untuk memastikan BBM subsidi hanya disalurkan kepada kendaraan yang berhak secara data. Skema tersebut mencakup pembatasan volume pembelian hingga verifikasi identitas kendaraan konsumen.

Langkah pengetatan ini menjadi relevan menyusul lonjakan harga Pertamax dengan oktan 92 yang melesat lebih dari 30 persen. Harga bahan bakar tersebut meroket tajam dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Tren serupa terjadi pada Pertamax Green oktan 95 yang mengalami peningkatan banderol dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Meskipun selisih harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi makin melebar, otoritas keuangan meyakini tekanan inflasi tidak akan memburuk. Optimisme ini didasarkan pada segmentasi pengguna Pertamax yang tidak bersinggungan langsung dengan sektor vital penggerak ekonomi kerakyatan.

"Harusnya limited karena bukan buat angkutan umum, angkutan barang enggak pakai," papar Purbaya Yudhi Sadewa.

Sektor distribusi logistik dan transportasi massal yang menjadi tulang punggung perekonomian diketahui menggunakan jenis bahan bakar lain sehingga tidak terdampak langsung oleh kebijakan harga Pertamina saat ini.

"Dampaknya harusnya relatif minim karena kan Pertamax enggak dipakai angkutan barang," jelasnya merinci situasi.***