Pemerintah Jamin Kompor tak Perlu Diganti Saat Peralihan ke CNG

JAKARTA – Rencana substitusi LPG 3 kilogram dengan Compressed Natural Gas (CNG) terus dimatangkan oleh pemerintah. Kebijakan konversi energi rumah tangga ini diproyeksikan mampu menyelamatkan uang negara hingga Rp32,1 triliun dengan memangkas subsidi LPG sebesar 30 hingga 40 persen.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman menyatakan Indonesia akan mencatatkan diri sebagai pengguna pertama CNG kemasan 3 kilogram di dunia. Sebuah peta jalan yang komprehensif tengah disusun agar masa peralihan tersebut tidak menyulitkan masyarakat.

"Nantinya, tabung CNG 3 kg menggunakan teknologi tabung tipe 4 yang berbahan serat fiber. Penggunaan CNG ini pertama kali, tantangannya banyak, seperti kata Menteri Bahlil Lahadalia. Kita nggak akan berhasil, kalau nggak pernah menghadapi tantangan itu," papar Laode, Sabtu (30/5/2026).

Ia menegaskan teknologi tabung yang disiapkan sangat revolusioner. Material serat fiber yang digunakan memastikan tabung tetap aman menampung gas bertekanan tinggi meskipun ukurannya diperkecil.

"Jadi tabungnya kita bikin tipe 4, memang belum pernah ada di dunia. Untuk menggantikan setara LPG 3 kilogram. Yang sudah ada setara LPG 12 kilogram ke atas. Itupun baru dipakai," sambungnya.

Langkah strategis ini diambil untuk mengurangi ketergantungan pasokan impor LPG yang mencapai 7 juta ton per tahun. Memaksimalkan pemanfaatan produksi gas alam lokal akan menekan porsi subsidi energi dalam APBN 2026 yang secara keseluruhan menyedot dana hingga Rp210,1 triliun.

"Setelah dihitung-hitung, masih tetap diperlukan subsidi namun berkurang 30 sampai 40 persen. Karena CNG ini punya kita sendiri, dibanding kita harus impor," ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya nanti, dipastikan masyarakat tidak perlu repot membeli dan mengganti kompor baru. Bentuk katup sudah disesuaikan persis dengan standar tabung melon sebelumnya.

"Ide awalnya, itu harus sama dengan LPG 3 kilogram nggak boleh berbeda. Nanti kalau berbeda, ibu-ibunya merasa keberatan, nanti. Masyarakat tidak perlu mengganti kompor," tuturnya. ***