Iran Perketat Aturan Transit Kapal Dagang di Perairan Hormuz

JAKARTA - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengambil langkah agresif dengan memberlakukan zona pengawasan berlapis di perairan Teluk Persia. Sistem baru ini langsung diterapkan dalam pengawalan terhadap 31 kapal tanker dan kontainer yang melintasi Selat Hormuz, guna merespons dinamika keamanan yang diklaim akibat aktivitas militer Amerika Serikat.

Penerapan pengawasan ketat mensyaratkan setiap kapal dagang mengurus perizinan resmi sebelum melintas. Kebijakan tersebut tertuang langsung dalam rilis Kantor Hubungan Masyarakat Angkatan Laut IRGC, Kamis (21/5/2026).

"Meskipun terjadi agresi militer teroris AS dan terciptanya ketidakamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Teluk Persia, khususnya di Selat Hormuz, Angkatan Laut IRGC berupaya untuk membangun jalur yang jelas dan aman untuk perlintasan dan kelanjutan perdagangan global," urai pernyataan tersebut.

Batas wilayah pantau yang ditetapkan Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA) meliputi garis dari Gunung Mubarak ke selatan Fujairah, Uni Emirat Arab. Pengawasan juga mencakup area dari ujung Pulau Qeshm hingga Umm Al Quwain. Regulasi yang berlaku sejak Rabu (20/5/2026) ini menempatkan Iran sebagai pemegang kendali de-facto kawasan maritim strategis penghubung perdagangan global.

Laporan Reuters menyoroti kewajiban baru bagi setiap pengelola kapal laut. Mereka diharuskan menyerahkan manifes lengkap mulai dari nilai kargo, rute, dokumen kepemilikan, sampai status kewarganegaraan para pelaut. Seluruh dokumen diperiksa teliti oleh IRGC bersama kementerian perindustrian dan pelayaran nasional.

Di lapangan, personel keamanan dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap armada yang lewat. Namun, rute transit ini dikabarkan memberi kelonggaran bagi kapal-kapal asal negara mitra Iran, sedangkan armada asing lainnya kemungkinan harus menghadapi persyaratan diplomasi rumit atau bahkan pemungutan biaya keamanan ekstra untuk perlintasan aman.***